Jika Bantuan Modal Kerja Lamban dan Tak Tepat Sasaran Puluhan Juta UMKM Bakal Bangkrut Permanen

Harian Terbit/Alee
Jika Bantuan Modal Kerja Lamban dan Tak Tepat Sasaran Puluhan Juta UMKM Bakal Bangkrut Permanen
dr. Ali Mahsun Atmo, M. Biomed

Presiden Gumregah Bakti Nusantara (GBN), dr. Ali Mahsun Atmo, M. Biomed mengaku menyaksikan, mendapatkan informasi dan laporan dari seluruh tanah air, ekonomi rakyat sektor informal dan UMKM, pelaku ekonomi rakyat (petani, nelayan, pedagang, ojek, sopir, becak, home industri, pengrajin, pemulung, dan lainnya,  semakin hari semakin terpuruk.

 

Selain itu, kata Ali Mahsun, daya beli rakyat semakin hari semakin turun drastis yang berdampak pada kondisi sosial yang pada ujung dan akhirnya bisa menimbulkan persoalan yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah khusus atau extra ordinary order.

 

“Langkah super cepat dan super tepat sasaran agar ekonomi rakyat segera bergerak efektif, keterpurukan ekonomi negeri ini segera pulih, dan tata kelola bangsa dan negara segera kembali sediakala,” kata Ali Mahsun.

 

Atas kenyataan tersebut, Ali Mahsun mengatakan, atas nama Ormas GBN dan 62 juta pelaku sektor informal serta UMKM, menyampaikan: Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo pada Selasa 13 Juli 2020, di Istana Merdeka Jakarta telah memberikan simbolisme bantuan modal usaha darurat Rp2,4 juta/UMKM yang akan diberikan kepada 12 juta UMKM seluruh tanah air atau sebesar Rp28,8 triliun dari APBN.

 

“Bersama ini pula kami minta kepada Presiden Jokowi untuk betul-betul memfokuskan percepatan dan ketepatan sasaran BANPRES kepada 12 Juta UMKM ini, serta tidak bekerja sendiri karena saat ini dibutuhkan langkah super cepat, super tepat sasaran dan segera sampai ke tangan rakyat agar roda ekonominya bergerak efektif, daya belinya meningkat, hidupnya sejahtera secara berkeadilan, dan percepat pemulihan ekonomi nasional ditengah krisis hari ini,” ujarnya.

 

Menurut Ketua Umum APKLI ini, Presiden Jokowi diharapkan melibatkan stakeholder organisasi atau lembaga yang selama ini menaungi, melindungi, memberdayakan, membina dan mendampingi sector informal dan UMKM dalam tata usaha dan ekonominya.

 

“Kita tidak ingin BANPRES ini seperti yang terjadi sebelumnya sangat lamban dan banyak yang tidak tepat sasaran. Semakin banyak yang mendampingi pelaku ekonomi rakyat, semakin banyak yang terlibat dalam percepatan dan ketepatan sasaran maka semakin kecil terjadinya penyalagunaan uang rakyat uang negara ini, Banpres Rp 28,8 triliun bantuan modal usaha darurat ke 12 juta UMKM,” ungkap Ali Mahsun.

 

Kedua, GMN meminta Presiden Jokowi mengambil kebijakan khusus supaya dalam tempo secepat-cepatnya Rp129 trilyun KUR bisa diakses rakyat, dan harus tanpa agunan. Sehingga bisa menambah modal dan usahanya bergerak efektif, hidupnya sejahtera secara berkeadilan, serta percepat pemulihan ekonomi nasional dari keterpurukan.

 

Ketiga, GBN berharap Presiden Jokowi agar Bansos yang selama ini berupa sembako dirubah dalam bentuk bantuan langsung tunai. Sehingga warung-warung kelontong, toko-toko rakyat, usaha ekonomi rakyat di sektor sembako yang saat ini makin terpuruk berputar kembali melalui dana Bansos. Karena warung-warung kelontong tatkala bansos berupa sembako usahanya makin terpuruk.

 

Ke-empat, untuk dana Rp30 triliun yang ditipkan pemerintah RI di Bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI) untuk dipercepat penyalurannya untuk modal usaha ekonomi rakyat segera direalisasikan super cepat dan tepat.

 

Ali Mahsun menegaskan, GBN tidak akan mundur sejengkalpun, tetap dampingi 62 juta sektor informal dan UMKM diseluruh tanah air untuk gerakkan kembali roda ekonominya secara efektif, lakukan pengawalan ketat Bansos, stimulus dan insentif ekonomi baik kerjasama dengan pemerintah dan lembaga non pemerintah.