Big Data e-KTP bagi Terdampak Covid-19

***
Big Data e-KTP bagi Terdampak Covid-19
Ilustrasi


Oleh : Trisno Eddy, Konsultan

Melihat banyak terjadi ketimpangan dalam proses pembagian bantuan sosial bagi keluarga yang terdampak virus corona atau Covid-19, membuat hati kita terenyuh. Ada yang bantuan tersebut sampai ke penerima secara utuh, namun ada pula yang seporonya. Bahkan, lebih parahnya jika tak sampai sama sekali kepada yang berhak menerima.

Salah satu faktor mungkin karena data yang dimiliki tidak akurat sehingga terjadi perbedaan antara pihak pemberi dan seharusnya yang menerima. Nah, berbekal pengalaman selama 35 tahun berkecimpung Data Processing dan pernah menjadi bagian ketua Tim Relawan IT pendataan pengungsi Tsunami Aceh tahun 2004/2005 dari Departemen Sosial, kami ingin berbagi tips supaya sasaran bantuan bisa sampai sepenuhnya. 

Tinjauan yang kami sajikan murni berdasarkan pengetahuan dan pengalaman di bidang yang berkaitan. Disamping itu kami tidak mempertimbangkan payung hukumnya, selain memang bukan cakupan kami, masalah waktu untuk mengkaji aspek kelembagaan menjadi salah satu pertimbangan.

Hingga 2020 ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berhasil menghimpun data penduduk seluruh Indonesia mencapai total 98,79%  kedalam satu server BIG DATA. 

Menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 seperti kita alami saat ini dan Pemerintah Daerah diberi tanggungjawab pula untuk melakukan dan proses pembagian bantuan sosial baik tunai maupun non tunai (sembako dan lain-lain).

Menanggapi peristiwa ini, kami menyarankan pemerintah daerah khususnya, untuk mengimplementasikan aplikasi sederhana dengan metode data processing. Kami biasa menyebutnya dengan Sim Penyaluran Bantuan Sosial Bencana atau Sim Bencana.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia disarankan untuk membagikan soft copy data penduduk ke komputer di setiap kelurahan dengan field sebagai berikut: 

Nomor KK, Nomor Induk Kependudukan, Nama, Alamat lengkap, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota seperti yang dilakukan pada saat pemilihan umum untuk memproses data DPS dan DPT.  

Cetakan daftar data penduduk tersebut di kirim ke pengurus RT untuk diverifikasi keluarga mana yang layak diberikan bantuan, cukup dengan memberikan stabile atau tanda tertentu pada kolom keterangan. Nantinya data akan dibahas di tingkat RW dan LMK. 

Sebagai contoh dalam sebuah kompleks, pengurus RT /RW memutuskan tidak ada warga yang layak menerima bantuan. Nah, data tersebut selanjutnya diproses di komputer kelurahan untuk di cetak Daftar Penerima Bantuan per RT/RW. 

Pada saat bantuan di serahkan, kepala keluarga wajib menandatangani sesuai dengan KTP pada kolom yang sudah disediakan sebagai bukti pertanggungjawaban RT bahwa bantuan tersebut sudah diterima oleh yang berhak.

Dengan Sim Bencana ini, Pemda bisa melakukan simulasi dengan tepat besarnya bantuan yang harus disiapkan. Idealnya bantuan bukan per KK, karena jumlah penduduk per KK sangat bervariasi. Dengan Sim Bencana bantuan bisa dihitung per penduduk. 

Besarnya jumlah bantuan bisa dihasilkan dengan cepat, tepat, dan akurat. Intinya prinsip bantuan sosial by name by address dapat secara efektif dilaksanakan.

Dipastikan, dengan sistem tersebut aspek transparansi dan akuntabilitas bisa terpenuhi dengan mudah. Rasa keadilan pada masyarakat yang memerlukan bantuan juga dapat dirasakan manfaatnya. 

Jika diperlukan untuk audit lebih lanjut, data penerima bisa di-cek silang secara sistem ke data Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kantor Badan Pendapatan, ataupun institusi yang berwenang. 

#BIg   #Data   #e-KTP   #Covid-19