Kemerdekaan Ekonomi Adalah Kunci Kemandirian Bangsa

***
Kemerdekaan Ekonomi Adalah Kunci Kemandirian Bangsa

Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Ada 2 (dua) peristiwa yang tidak begitu substansial terjadi pada bulan April 2020 yang lalu. Pertama, pernyataan Muh. Said Didu yang disampaikan mengkritik sikap dan perilaku salah seorang Menteri Koordinator di Kabinet Indonesia Maju yang menangani bidang Kemaritiman dan Investasi yang berbagai pihak (publik/tidak hanya Muh. Said Didu) telah mengetahui atau paham bahwa Luhut Binsar Panjaitan adalah Menteri yang berkuasa melebihi Presiden dan hanya memikirkan kepentingan dirinya dan uang atau investasi ditengah situasi pandemi corona virus disease 19 (covid 19) yang mendera bangsa dan rakyat serta lebih mendesak (urgent) ditangani. Yang Kedua, yaitu, banyak kalangan menyudutkan posisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Pertamina sebagai salah satu entitas ekonomi yang mengemban mandat konstitusi (UUD 1945) Pasal 33 atas tidak turunnya harga jual BBM. Yang mutakhir adalah pernyataan dari Muh. Said Didu, mantan Sekretaris Menteri BUMN dan Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat dijabat oleh Sudirman Said dengan menyatakan Pertamina memeras rakyat? Sebagai seorang mantan pejabat tentu pernyataan Said Didu soal memeras rakyat atas tidak turunnya harga jual BBM 

Atas kedua kasus yang tidak begitu pokok ini, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Sikap dan perilaku Muh. Said Didu dan Luhut Binsar Panjaitan tidak layak dan pantas dipertontonkan di ruang publik serta menunjukkan sifat egoisme dan tidak dewasa, apalagi masing-masing sebagai mantan pejabat dan seorang lagi adalah pejabat negara yang masih aktif.

2. Bahwa harus dipahami publik, sejak Tahun 1970 Pertamina sudah tidak melakukan eksplorasi besar, atau tidak ditemukannya cadangan minyak dan gas (migas) dalam skala besar dan dalam 10 tahun terakhir fluktuasi harga minyak telah memperlebar defisit migas dan APBN, serta perlu upaya mengatasinya yang berjangka panjang.

3. Bahwa peluang menurunkan harga jual BBM tetap diakomodasi dalam Keputusan Menteri ESDM No. 62K/MEM/2020 tertanggal 20 Februari 2020 dengan ketentuan harga MOPS (Mean Oil Platts Singapore) tersebut bertahan selama 2 (dua) bulan (lebih maju 1 bulan dibanding aturan Permen dan formula lain sesuai Perpres 191/2014 yang diperbaharu menjadi Perpres 43/2018). Tentu saja kebijakan menurunkan harga itu harus melihat perkembangan harga keekonomian minyak mentah dunia yang terus fkuktuatif dan sesuai dengan konstitusi ekonomi yang ada serta berlaku.

4. Perlu diketahui publik, bahwa dominasi perekonomian Indonesia saat ini tidaklah berada pada entitas ekonomi yang diperintahkan Pasal 33 UUD 1945, lebih dari 1 (satu) persen porsi ekonomi dikuasai oleh korporasi swasta dan asing sehingga pertumbuhan ekonomi tak menghasilkan dampak menetes ke bawah (trickle down effect) serta hanya dinikmati sebagian kecil warga bangsa yang menjalankan praktek Sistem Ekonomi Kapitalisme.

5. Posisi strategis Pertamina sebagai salah satu pemegang mandat Sistem Ekonomi Konstitusi harus mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia karena peran penting BUMN inilah keuangan negara selalu tertolong dalam menggerakkan perekonomian nasional dan membantu rakyat miskin. 

6. Kami meminta kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Muh. Said Didu menunjukkan sikap kedewasaan dan mengakhiri polemik konflik mereka berdua dengan damai, ada hal yang lebih prioritas harus diselesaikan dalam memerdekakan bangsa secara ekonomi dari pihak-pihak atau agen kedua sistem arus utama, yaitu Kapitalisme dan Komunisme yang tak sesuai dengan UUD 1945.

Kami meminta kepada pemangku kepentingan (stakeholders) yang punya perhatian (concern) terhadap isu dan opini yang berkembang,  agar berhati-hati, serta tidak menyampaikan pendapat asal berbeda. Perhatian utama saat ini harus diarahkan dalam menyelamatkan masyarakat terdampak covid 19 dan melepaskan negara dari ketergantungan dan cengkeraman Sistem Ekonomi Kapitalisme yang dijalankan saat ini. Sebaiknya, Presiden lebih mempertimbangkan logika sehat, dan memperhatikan berbagai kebijakan yang diambil para pembantunya yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.  Terutama yang memiliki agenda meminggirkan peran dan fungsi kehadiran BUMN yang bukan untuk kepentingan sesaat soal menurunkan harga jual BBM, tetapi memilki kepentingan strategis bagi negara bukan hanya memihak kepentingan korporasi swasta yang hanya memikirkan keuntungan untuk orang per orang atau beberapa orang saja. Last but not least, Kemerdekaan Ekonomi adalah kunci Kemandirian Bangsa, bukan Utang.

#Luhut   #china   #wna