MAPPAN: Langkah Presiden Jokowi Strategis Perintahkan BUMN Buka Lahan Persawahan

Safari
MAPPAN: Langkah Presiden Jokowi Strategis Perintahkan BUMN Buka Lahan Persawahan

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lahan persawahan baru demi mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat pandemi virus corona Covid-19. Informasi tersebut ia sampaikan dalam Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok di Istana Bogor, Selasa (28/4/2020) lalu.

 

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (MAPPAN) Indonesia Wignyo Prasetyo menilai langkah Presiden Jokowi sangat strategis dalam menghadapi dampak Covid-19 yang telah menjadi pandemi global. Menurutnya langkah tersebut juga sejalan dengan adanya defisit bahan pokok di tengah pandemi Corona.

 

“Pandemi ini sudah mulai membuat goncang tatanan sosial ekonomi, sosial dan politik, ketersediaan bahan pokok minim dengan keterbatasan mobilisasi barang. Jadi Apa yang diinstruksikan Presiden Jokowi untuk membuka lahan sawah baru tampaknya telah dipikirkan matang sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19 yang bakal menimbulkan terjadinya kerawanan pangan dalam waktu yang cukup panjang ke depan,” ujar Wignyo dalam keterangannya Kamis (30/4/2020).

 

“Hal ini juga untuk menjamin ketahanan pangan. Kami dari Komite Penggerak Nawacita (KPN) yang merupakan gabungan beberapa organ relawan termasuk MAPPAN, menginisiasi lumbung pangan Kampung Siaga COVID-19, sangat merasakan betul dampak pandemi ini terutama di kaum miskin kota. Hak atas pangan mereka harus dijamin oleh negara. Kemungkinan defisit beras tahun ini harus segera diantisipasi, ingat situasi global akan menyulitkan untuk impor,” imbuhnya.

 

Wignyo menambahkan, lahan persawahan baru yang akan dibuka nanti hendaknya merupakan lahan basah atau rawa, sehingga tidak merubah fungsinya sebagai tangkapan air.

 

“Dengan memperbaiki praktek pengelolaan air dan pertanian di lahan basah, yang disertai dengan mengintegrasikan pengelolaan berbasiskan lahan basah kedalam kawasan pertanian, ketahanan pangan jangka panjang dapat terjamin dan keanekaragaman hayati pun meningkat,” ungkap Wignyo.

 

Selain itu, lanjutnya, lahan rawa memiliki keunggulan soal ketersediaan air dibandingkan dengan lahan sawah lainnya. Air di sawah lahan rawa bisa tersedia sepanjang tahun.

 

"Keunggulan utama lahan rawa adalah airnya tersedia sepanjang tahun. Jadi, disaat wilayah lain kemarau dan kekeringan, lahan rawa justru dapat berproduksi optimal dan panen raya," ujarnya.

 

“Optimalisasi lahan rawa sangat strategis karena lahan rawa potensial untuk menekan defisit beras, yang biasanya terjadi pada bulan September hingga Nopember, dan pasokan produksi beras dari lahan rawa mengalami puncaknya, terutama pada bulan Agustus-Oktober,” sambung Wignyo memaparkan.

 

Wignyo juga menyarankan untuk menjamin stok kebutuhan pangan, Presiden Jokowi perlu memerintahkan Kementerian Pertanian menjalankan program perluasan areal tanam.

 

“Penting juga dana desa dari Kementerian PDT dialihkan ke urusan produksi pangan, program-program lain tinggalkan aja dulu,” tutur Wignyo.

 

Seperti diketahui, dalam rapat terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok di Istana Bogor, pada hari Selasa, 28 April 2020 lalu, Presiden Jokowi mendadak memaparkan bahwa stok komoditas pangan domestik di banyak wilayah di Indonesia ternyata mengalami defisit.

 

Presiden Jokowi menyebut bahwa defisit beras saat ini sudah terjadi di 7 provinsi dan defisit jagung di 11 provinsi. Sebagai usaha antisipasi, Presiden Jokowi kemudian memerintahkan kepada BUMN dan Kementerian Pertanian agar mulai “keroyokan” membuka lahan persawahan baru.  

 

“Tentu saja instruksi Presiden ini harus dilakukan dengan amanah, kegagalan mencetak lahan di periode sebelumnya harus menjadi pelajaran. Dalam situasi krisis seperti sekarang ini jangan ada lagi orang yang sekadar mengambil kesempatan, memperkaya diri dan kelompoknya,” pungkasnya.