RI Butuh Stimulus Rp1.000 Triliun Atasi Dampak COVID-19

Arbi
RI Butuh Stimulus Rp1.000 Triliun Atasi Dampak COVID-19
ilustrasi. (Ist)

Jakarta, HanTer - Ekonom senior lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan memperkirakan dibutuhkan stimulus fiskal sebesar Rp1.000 triliun untuk menahan dampak COVID-19 bagi perekonomian nasional.

"Saya perkirakan stimulus yang signifikan dan bisa menghasilkan situasi cukup baik sebesar Rp600 triliun hingga Rp1.000 triliun. Mungkin pelebaran defisit anggaran bisa di atas lima persen," ujar Fadhil Hasan melalui video konferensi di Jakarta, Minggu.

Dengan demikian, lanjut dia, harus ada peraturan yang mendukung. Pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

"Harus ada payung hukum yang jelas, agar tetap akuntabel dan tidak menyalahi aturan ketika ada pelebaran defisit untuk realokasi berbagai anggaran yang saat ini difokuskan untuk bidang kesehatan," paparnya.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal tiga persen dari produk domestik bruto (PDB).

Lebih lanjut, Fadhil meminta pemerintah untuk mengedepankan kebijakan kesehatan dibandingkan ekonomi. "Dengan memperhitungkan kesehatan masyarakat maka secara bersamaan kita sebenarnya sedang menyelamatkan ekonomi," ujarnya.

Menurut dia, kalkulasi ekonomi masih dapat ditanggulangi sejalan dengan pulihnya ekonomi masyarakat. Dalam rangka menyelamatkan masyarakat, lanjut dia, pemerintah diminta mengambil keputusan yang sifatnya tidak lagi mencegah penyebaran COVID-19. "Sekarang ini sukar untuk preventif sehingga kebijakan social distancing menjadi kurang tepat. Social distancing kita anggap tidak efektif maka pemerintah harus ambil tindakan lain," ucapnya.

Menurut dia, opsi karantina wilayah dapat menjadi pilihan bagi pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19 di dalam negeri yang belum terdampak.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak memaksakan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah mewabahnya COVID-19.

“Saat ini kita tidak meng-constraint-kan diri kita apakah hanya di bawah tiga persen sesuai dengan Undang-Undang,” kata Sri Mulyani, dilansir Antara.

Sri Mulyani menyatakan kebijakan tersebut diambil sebagai upaya dalam menjaga keselamatan dan kesehatan rakyat serta mengurangi risiko terkecil bagi dunia usaha dari kebangkrutan akibat pandemi COVID-19.

“Fokus kami rakyat, kesehatan terjaga atau terselamatkan dan mengurangi sekecil mungkin risiko bagi masyarakat dan dunia usaha dari kemungkinan terjadi kebangkrutan,” ujarnya.