Menkeu Enggan Paksakan Defisit Anggaran Sesuai Ketentuan UU

Arbi
Menkeu Enggan Paksakan Defisit Anggaran Sesuai Ketentuan UU
Menkeu Sri Mulyani. (Ist)

Jakarta, HanTer - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak akan memaksakan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai amanah dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sri Mulyani menyatakan, sikap tersebut dilakukannya untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi COVID-19 di Tanah Air, yang saat ini telah mencapai 790 kasus dengan 58 orang diantaranya meninggal dunia.

“Saat ini kita tidak meng-constraint-kan diri kita apakah hanya di bawah tiga persen sesuai dengan Undang-Undang,” kata Sri Mulyani, Selasa.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal tiga persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sri Mulyani menyatakan kebijakan tersebut diambil sebagai upaya dalam menjaga keselamatan dan kesehatan rakyat serta mengurangi risiko terkecil bagi dunia usaha dari kebangkrutan akibat pandemi COVID-19. “Fokus kami rakyat, kesehatan terjaga atau terselamatkan dan mengurangi sekecil mungkin risiko bagi masyarakat dan dunia usaha dari kemungkinan terjadi kebangkrutan,” ujarnya.

Menurut dia, pandemi COVID-19 masih akan berlangsung dalam kurun waktu tiga hingga enam bulan sehingga pihaknya terus mengkaji berbagai opsi kebijakan untuk mengatasi dampak virus corona. “Semua policy difokuskan untuk tiga sampai enam bulan tapi kami berharap tidak lebih dari enam bulan persoalan terkait COVID-19 sehingga bisa mulai masuk ke fase recovery,” katanya.

Sri Mulyani memastikan pemerintah akan tetap bertanggung jawab dan bijaksana dalam merespon situasi yang penuh tekanan meski nantinya defisit anggaran bisa mencapai di atas tiga persen. “Kita tetap melakukan dalam koridor untuk bisa merespon situasi ini termasuk merelaksasikan defisitnya bahkan bisa di atas tiga persen namun tetap bertanggung jawab dan prudent,” tegasnya.

Sri Mulyani menjelaskan pihaknya kini sedang mengidentifikasi seluruh perubahan sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan yang bersifat darurat baik di bidang kesehatan maupun social safety net. “Terkait social safety net apakah kita akan menanggung kebutuhan masyarakat yang di luar PKH, bagaimana memberikannya, bagaimana caranya. Ini harus di-cover dalam belanja kita,” ujarnya, dilansir Antara.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengkaji kebutuhan daerah-daerah serta perusahaan yang terdampak wabah COVID-19 sebab ternyata sekarang sektor transportasi dan perhotelan juga tertekan. “Kemarin kita luncurkan paket itu untuk 19 industri manufaktur. Sekarang sektor transportasi dan perhotelan mengalami hal yang sama jadi mereka menginginkan dimasukkan ke dalam paket,” katanya.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani memastikan akan terjadi perubahan besar dalam postur APBN 2020 selain karena defisit anggaran melebar juga adanya realokasi berbagai anggaran untuk penanggulangan COVID-19.

Meski demikian, landasan hukum adanya APBN-P yang kemungkinan mencakup pelebaran defisit anggaran akan dibahas lebih lanjut dengan Presiden Joko Widodo. “Kalau kita bicara kegentingan yang memaksa dan bagaimana responnya tidak dilakukan oleh satu menteri. Itu dilakukan oleh Presiden bersama seluruh kabinet dengan melihat semua aspeknya,” katanya.

#menkeu   #defisit   #apbn