Proyek Fly Over Poltangan, Masyarakat Desak Akses Jalan Dibuka 

Akbar
Proyek Fly Over Poltangan, Masyarakat Desak Akses Jalan Dibuka 
Proyek Fly Over Poltangan

Jakarta, HanTer -  Proyek infrastruktur jembatan layang  (Fly Over) Jalan Raya Tanjung Barat  dinilai hanya bikin susah masyarakat  Pejaten  Timur Pasar Minggu dan Tanjung  Barat Jagakarsa Jakarta Selatan.

Masyarajat di  dua kelurahan itu  menuntut  akses  lintasan sebidang kereta api di Jalan Raya Tanjung Barat tetap dibuka setelah proyek itu selesai, sehingga penduduk di dua kekurahan yabg masuk dati Jalan Raya Pal Tangan bisa langsung memutat ke arah Pasar Minggu.

Namun selama proyek itu dikerjakan, masyarakat juga memdesak pemerintah segera membuka kembali lintasan  sebidang di Pasar Minggu (depan apotik)  maupun di Tanjung Barat (Jalan Tb Simatupang).

Selain itu masyarakat juga menuntut dilakukannya redesign atau  desain ulang  proyek jembatan layang yang sedang dikerjakan . Design yang ada sekarang ini dipastikan, setelah jembatan layang itu selesai masyarakat Pejaten Timur dan Tanjung Barat tetap  tidak bisa menikmati.

Selain itu secara ekonomis, proyek senlai ratusan miliar  tersebut berdampak negatif terhadap masyarakat, sebab selama ini lintasan sebidang di depan Kompleks AL ( Jalan Tanjung Barat) menjadi satu-satunya akses ke arah Pasar Minggu maupun ke pusat-pusat kegiayan arah ke Utara maupun Barat.

Jarak tempuh yang ditawarkan pihak pengelola proyek secara ekonomi sudah sangat membebani masyarat. Yakni, memutar di Lenteng Agung (dekat  putaran UI) yang jaraknya sekiatar 14 km, memutar ke Jalan Raya TB Simatupang  hingga ke Jalan Raya Margasatwa.

Kesulitan ini akan  berlanjut secara permanen  ketika  jembatan layang itu selesai dibangun,  penduduk di Pejaten Timur (RW03, 09, 10, dan 11)  tetap tidak bisa menikmati. Demikian juga dengan penduduk di sebagian kelurahan Tanjung Barat.

Penderitaan masyarakat pada dua kelurahan itu akan lebih diperparah bila nantinya Direktorat Jenderal ( Ditjen )  Perkeretaapian  Kementerian Perhubungan (Kemenhub)  melakukan penutupan lintasan sebidang secara permanen, sesuai  UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian  dan Peraturan Menteri Perhubungan  RI  Nomor PM: 94/2018 tentang Peningkatan Keselamatan Lintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.

Sekretaris Ditjen  Perekeretaapian Kemenhub Zulmafendi menjelaskan, kewenangan menutup jalan di perlintasan sebidang dengan KA ada di Direktorat Keselamatan. Tapi, langkah itu dilakukan demi keselamatan dan merupakan amanat UU dengan tetap memperhatikan kearipan lokal.

Terkait penutupan  jalan di perlintasan Kreta Api (KA)  di Poltangan (Jalan Raya Tanjung Barat), lanjut Zulma, itu benar atas rekomendasi Ditjen Perkeretaapian  Kemenhub. Tapi, sebnarnya dua pihak yang terlibat disana. 

"Kalau penutupan jalan itu atas rekomendasi Ditjen Perkeretaapian. Tapi, proyek pembangunan  flyover di lokasi tersebut adalah Dinas Jasa Marga Pemprov DKI Jakarta," kata Zulma pada BisnisNews, di kantornya Jalan Merdeka Barat.

Namun begitu, menurut dia, penutupan perlintasan sebidang itu tentu sudah disiapkan solusi aternatifnya. "Yang pasti, untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar," aku Zulma. 

Terkait penutupan jalan tersebut, menurut Zulma, itu jelas amanat UU. Demi kesalamatan dan kepentingan yang lebih besar,  maka jalan harus ditutup. 

"Ke depan, semua  perlintasan sebidang KA akan ditutup. Tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah untuk membangun flyover atau underpas," jelas Zulma.

Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat khususnya di sekitar jalur KA bersama-sama mendukung keselamatan transportasi. "Penutupan perlintasan sebidang dilakukan semata-mata demi keselamatan," pinta Zulma lagi.

Menurut putra Minang itu, langkah penutupan perlintasan sebidang KA sudah menjadi program nasional. Secara bertahap, semua perlintasan sebidang KA akan ditutup. "Jika tidak, maka akan semakin banyak korban jiwa berjatuhan. Itulah yang kami hindari," tukas Zulma lagi.

Sejumlah alternatif yang disampaikan warga masyarakat sebagai solusi atas dampak proyek flyover,  juga menjadi pertimbangan pemerintah. Yakni, merubah konstruksi, memotong pintu keluar di Jalan Raya Pol Tangan (counter-flow) ke arah pasar Minggu (Apotik Trisakti) termasuk memanfaatkan lahan milik pertamanan.

Kearifan Lokal

Proyek infrastruktur, wajib memperhatikan kearifan lokal, sebagai lokomotif ketentraman masyarakat. Tokoh masyarakat Pejaten Timur Sanusi menekankan, masyarakat mendukung penuh  proyek infrastruktur, seperti flyover dan proyek lainnya, asal tidak merugikan secara psikis maupun ekonomis.

Namun untuk proyek flyover di Jalan Raya Tanjung Barat maupun arah sebaliknya dinilainya sudah sangat merugikan masyarakat Pejaten Timur Pasar Minggu dan Tanjung Barat Jagakarsa. Terutama soal akses jalan dari arah  Jalan Raya Poltangan.

Sejak proyek itu dilaksanakan dan perlintasan sebidang kereta api ditutup, masyarakat di dua wilayah (Pejaten Timur dan Tanjung Barat) terganggu. Alternatif  yang  ditawarkan pihak penyelenggara proyek sangat merugikan, yaitu  harus memutar di Lenteng Agung dan Jalan TB Simatupang memutar di perempatan Jalan Taman Margatsatwa.

"Kami tidak alergi dengan pembangunan, tapi pikirkan juga kepentingan  masyarakat  yang terdampak terhadap proyek itu," tuturnya.

Proyek itu diperkirakan selesai selama 12 bulan, dan selama satu tahun itu juga  seluruh aktivitas masyarakat terganggu dan masyarakat Pejaten Timur yang umumnya pedagang semakin  menderita, serta secara ekonomi biaya yang dikeluarkan  semakin tinggi.

"Pikirkan ini, rakyat pembayar pajak,  tapi jangan juga bikin rakyat menderita," tuturnya.

Ia mengikustrasikan biaya tinggi yang harus ditanggung masyarat, yakni, saat kondisi normal, naik ojeg online (Ojol) dari Swadaya I,  maupun  dari Jalan Gunuk Raya Pejaten Timur maupun Swadaya II ke terminal Pasar Minggu maupun stasiun KA  hanya Rp.9500 - Rp.11.000. Tapi sejak proyek flyover itu dibangun dan libtasan sebidang ditutup, tarif Ojol naik tiga kali lipat atau menjadi sekitar Rp 25.000.

Artinya, warga masyarakat secara ekonomi dipaksa mengeluarkan biaya tinggi, dengan pendapatan makin menurun, dampak yang  ditimbulkan ialah ekonomi biaya tinggi dan menurunkan daya beli.