Munculkan Importir Abal-abal dan Calo

Asosiasi Minta Peraturan Terkait Impor Bawang Putih Dicabut

Safari
Asosiasi Minta Peraturan Terkait Impor Bawang Putih Dicabut
Suasana rapat Komisi IV DPR RI dengan sejumlah Asosiasi Bawang Putih. (Ist)

Jakarta, HanTer - Asosiasi bawang putih meminta pemerintah mencabut peraturan menteri Pertanian (Permentan) Nomor 30 Tahun 2019 dan Permentan Nomor 46 Tahun 2019 tentang impor bawang putih, karena bila diterapkan akan bermunculan importir abal-abal dan calo kuota.

Keinginan tersebut disampaikan Asosiasi Holtikultura Nasional (AHN), Pelaku Usaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo), Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN), dan asosiasi lainnya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Senin (20/1/2020).

Anton Muslim Arbi, Ketua AHN mengungkapkan semua asosiasi yang hadir di Komisi IV DPR sepakat agar Permentan 39 dan 46 tahun 2019 dicabut. “Ini banyak dikeluhkan semua importir yang selama ini sudah melakukan wajib tanam dan patuh aturan,” ungkap Anton Muslim usai RDP.

Menurutnya, dua Permentan tersebut bertolak belakang dengan Permentan sebelumnya 38/2019 yang mengatur agar importir wajib menanam dulu 5 persen dari volume Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang diajukannya di Kementan, sehingga terseleksi yang akan memperoleh RIPH benar-benar pengusaha atau importir sungguhan karena biaya wajib tanam tidak sedikit.

Namun dengan Permentan 39 dan 46 tahun 2019 terbalik importir diberikan RIPH dulu baru belakangan disuruh nanam. Akibatnya akan banyak orang berlomba-lomba membuat Perseroan Terbatas (PT) yang baru, setelah mendapatkan RIPH dan selesai mengimpor, mereka tidak mau melaksanakan wajib tanam nya dan lebih memilih untuk mematikan PT tersebut.

“Udah dapat RIPH dan sudah selesai mengimpor, ngapain lagi nanam bibit, mendingan PT yang udah dapat RIPH dimatiin, terus bikin PT baru supaya dapat RIPH lagi kemudian dimatiin lagi begitu seterusnya. Bikin PT baru lagi habis sepuluh juta biaya notaris, ketimbang ngeluarin miliaran rupiah harus nanam bibit bawang putih,” kata Anton.

Calo

Selain itu, resikonya Permentan 39 dan 46, importir baru bisa menjadi calo saja, habis dapat RIPH nggap perlu mengimpor tapi kuotanya bawang putihnya dijual saja ke pengusaha yang butuh, tidak ada seleksi lagi.

Anton juga menyoroti pengajuan RIPH 2019 dimana banyak importir yang sudah melakukan wajib tanam 5 persen, namun hingga akhir 2020, tidak diberikan kuota impor bawang putih atau RIPH. “Anggota AHN banyak mengalami ini. Mereka sudah tanam, kenapa RIPH nya ngga keluar. Jangan dibilang importir bawang itu nakal, tapi justru birokrasi di Kementan lah yang harus dibenahi,” kata Anton.