Menteri Erick Moratorium Pendirian Anak Usaha BUMN

Arbi

Jakarta, HanTer -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menerbitkan keputusan menteri (kepmen) mengenai penataan anak perusahaan atau perusahaan patungan di lingkungan BUMN yang memperketat pendirian untuk keduanya.

Peraturan itu tertuan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-315/MBU/12/2019 Tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan. Peraturan ini mulai berlaku pada Kamis (12/12/2019).

"Melakukan penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di lingkungan BUMN dengan menghentikan sementara waktu (moratorium) pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan di Iingkungan BUMN sampai dengan Menteri BUMN melakukan pencabutan atas kebijakan tersebut," menurut bunyi peraturan tersebut, yang diterima di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Keputusan Menteri (Kepmen) itu juga menyatakan Kementerian BUMN tengah melakukan review terhadap going concern Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang kinerjanya tidak baik dan mengambil keputusan terbaik berdasarkan pengkajian, dengan melibatkan direksi BUMN.

Dilansir Antara, moratorium dan review yang dimaksud berlaku juga terhadap perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN, termasuk cucu perusahaan dan turunannya. Namun keputusan dan moratorium tersebut dikecualikan untuk pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan yang dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek bagi BUMN yang mempunyai bidang usaha jasa konstruksi dan/atau pengusahaan jalan tol.

Selain itu anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMN yang melaksanakan kebijakan atau program pemerintah, juga tidak terkena moratorium atau review dari Kementerian BUMN. Pendiri anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMN yang tidak terkena moratorium atau review tersebut harus disampaikan kepada Menteri BUMN untuk mendapat persetujuan.

Selain itu pendirian tersebut juga diajukan direksi dengan dukungan dewan komisaris/dewan pengawas untuk disetujui oleh Menteri BUMN dengan terlebih dahulu di-review oleh tim yang dibentuk oleh Menteri BUMN.

Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan, pemerintah akan melakukan evaluasi anak dan cucu usaha BUMN agar masing-masing perusahaan bergerak sesuai dengan bisnis utamanya. Misalnya, anak dan cucu usaha BUMN yang bergerak di sektor perhotelan akan dikonsolidasikan dengan BUMN perhotelan yakni PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atau Inna Hotel Group.

Nantinya, pemerintah akan mencari skema yang tepat untuk pemindahan struktur anak dan cucu usaha tersebut. "Bisa saja dilepas anak dan cucu usaha dari induk. Misal hotel bisa saja dibeli Inna Hotel. Itu Kementerian BUMN yang akan cari cara, kan harus untung juga," jelasnya.

Rangkap Jabatan

Arya juga menyatakan saat ini Kementerian BUMN sedang mengkaji batas rangkap jabatan direksi BUMN, menyusul adanya satu direktur BUMN yang menjabat komisaris di delapan anak perusahaan. “Nanti akan ditinjau dari jumlah anak atau cucu perusahaan yang mereka boleh tempati dan honor yang diterima," katanya.

Arya sebelumnya mengungkapkan bahwa setelah dikaji, ternyata ada satu orang direktur bisa menjabat posisi komisaris di delapan sampai lebih dari 10 anak perusahaan BUMN. Menurut dia, ternyata aturan main dalam Peraturan Menteri atau Permen BUMN selama ini, direksi BUMN itu diperbolehkan memegang posisi komisaris anak perusahaan.

Arya menjelaskan, direktur BUMN yang merangkap jabatan tersebut tidak akan mampu untuk mengawasi sampai dengan delapan anak perusahaan BUMN. "Kenapa dulu direksi bisa merangkap jabatan sebagai Komisaris anak perusahaan BUMN? Mungkin alasannya agar direktur BUMN untuk bisa juga mengawasi jalannya direksi anak perusahaan. Tapi kalau sampai jadi komisaris di delapan anak perusahaan BUMN tidak mungkin juga mengawasinya," katanya.