KKP Wajibkan Nelayan dan ABK Terlindungi BPJAMSOSTEK

Arbi
KKP Wajibkan Nelayan dan ABK Terlindungi BPJAMSOSTEK
Kanan-Kiri: Dirut BPJAMSOSTEK, Agus Susanto, Sekjen KKP Nilanto Perbowo dan Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK E. Ilyas Lubis.

Jakarta, HanTer – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan seluruh pekerja di sektor kelautan dan perikanan harus terlindungi dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Seluruh pekerja di sektor ini mencakup nelayan, anak buah kapal (ABK), pembudidaya dan lainnya.

Hal itu disampaikan Sekjen KKP Nilanto Perbowo usai menandatangai Nota Kesepahaman dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di sela Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

“Perlindungan jaminan sosial ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pekerja di sektor kelautan dan perikanan selama bekerja apabila terjadi musibah akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan,” kata Sekjen KKP Nilanto Perbowo.

Nilanto mengungkapkan, kerja sama dengan BPJAMSOSTEK ini juga merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

“Melalui kerja sama ini, KKP juga bisa mendapatkan data lebih jauh by name by address semua tenaga kerja yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan. Kerja sama ini akan terus dibuka dan dikembangkan untuk memastikan semua peraturan perundangan yang ada bisa dilaksanakan semaksimal mungkin,” ungkapnya.

Terkait teknis implementasinya di lapangan, Nilanto mengatakan akan dirumuskan dalam rakornas kali ini, termasuk dengan sanksi bagi pengusaha atau pemilik kapal yang tidak mendaftarkan ABK-nya dalam perlindungan BPJAMSOSTEK.

“Pemilik kapal kita, pengusaha, kita wajibkan membeli BPJS Ketenagakerjaan bagi ABK-nya. Begitu pun sanksinya kita pelajari, karena sekarang juga sedang dibahas  ombnibus law untuk sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto mengatakan, sebagai negara kepulauan, mayoritas masyarakat Indonesia bekerja di sektor kelautan dan perikanan. Profesi tersebut memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi, oleh karena itu perlindungan jaminan sosial merupakah hal yang wajib dimiliki agar para mereka dapat bekerja dengan aman dan nyaman

Hingga November 2019, jumlah tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan yang terdaftar di BPJAMSOSTEK adalah sebesar 137.686 orang. “Angka tersebut terus mengalami peningkatan, seiring dengan kesadaran para pekerja tentang perlindungan jaminan sosial,” katanya.

Sebelumnya, pada Selasa (3/12/2019), telah ditandatanagani Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK E. Ilyas Lubis dan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Kementerian KKP M. Zulficar Mochtar.

Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat untuk mendaftarkan seluruh awak kapal, nelayan, dan tenaga kerja lainnya di sektor perikanan tangkap untuk manjadi peserta BPJAMSOSTEK dengan 4 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan/atau Jaminan Pensiun.

Selain itu BPJAMSOSTEK dan Kementerian KKP akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan edukasi bersama terkait pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

"Kerja sama ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja, khususnya di sektor perikanan tangkap, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan produktifitas dan pendapatan negara,"tutup Agus.