Menkeu Bakal Cabut Alokasi Anggaran Desa Fiktif

Arbi
Menkeu Bakal Cabut Alokasi Anggaran Desa Fiktif
ilustrasi. (Ist)

Jakarta, HanTer - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pihaknya akan mencabut anggaran dana yang telah ditransfer kepada desa fiktif atau desa yang tidak berpenghuni jika telah terbukti keberadaannya.

“Kalau ada daerah yang ketahuan ada dana desa yang ternyata desanya tidak legitimate, ya kita bekukan. Kalau sudah terlanjur transfer (dana desa) ya kita ambil lagi,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk merapikan data base penerima dana desa serta mendalami kejanggalan yang terjadi tersebut.

Ia pun mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk dapat lebih cermat dan bertanggung jawab atas kondisi masing-masing daerahnya terutama terkait pengelolaan anggaran dana desa. Ya pemerintah daerahnya dong, yang tahu kan di daerah. Padahal sudah banyak berjenjang diawasinya. Kita berharap para pimpinan daerah betul-betul memiliki pengetahuan mengenai desa di dalam masing-masing,” tegasnya.

Sri Mulyani menuturkan perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah termasuk mulai tingkat provinsi hingga desa untuk melakukan pengawasan tersebut sehingga anggaran yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran. "Jadi sebetulnya lurah dan desa semua mendapatkan dan itu berarti pada level grass root ada dana yang ditransfer langsung,” ujarnya.

Kriteria Fiktif

Lebih lanjut, Ia memaparkan bahwa indikator dasar yang merupakan ciri-ciri dari sebuah desa non-fiktif yaitu harus memiliki minimal sejumlah 5.000 penduduk untuk di Jawa dan 3.000 penduduk untuk di luar Jawa. “Kalau desa di Jawa harus minimal 5.000 penduduknya, kalau di luar Jawa ada yang 2.000 ada yang 3.000, yang di Timur lebih sedikit lagi. Tapi tidak ada yang lebih kecil di bawah seribu,” katanya.

Sementara itu, ia menuturkan kriteria utama yang paling mudah untuk mengidentifikasi bahwa desa tersebut adalah desa fiktif yaitu jumlah penduduknya yang berada di bawah 1.000 atau bahkan 100 orang. "Jadi kalau ada desa yang jumlah penduduknya di bawah 100 itu kan berarti kan bukan desa. Kecuali desa warisan dalam hal ini,” ujarnya, dilansir dari Antara.

Tak hanya dilihat dari jumlah penduduk, Sri Mulyani menyebutkan indikator lain bisa dilihat melalui suatu perubahan karena adanya bencana alam sebab pasti akan didaftarkan ulang terkait batas desa dan lainnya.

“Jadi dalam hal ini, mungkin kita akan lihat kalau ada desa yang bahkan enggak ada penduduknya, ya itu menunjukkan bahwa indikatornya sudah minimum thresholdnya (batasannya) sudah enggak ada,” katanya.