Pinjol Menjamur, Awas Jangan Jadi Korban

Safari
Pinjol Menjamur, Awas Jangan Jadi Korban

Jakarta, HanTer - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L Tobing menyebut, hingga saat ini ada 127 pinjaman online (pinjol) atau fintech yang mendapat izin untuk beroperasi. Satgas Waspada Investasi OJK dibentuk 2007 guna mengawasi dan mengatur tawaran investasi yang ditawarkan pinjol.

"Satgas Waspada Investasi OJK dibentuk untuk memberikan perlindungan masyarakat, agar tidak mudah menerima penawaran dan tertipu investasi," ujar Tongam L Tobing dalam diskusi bertema "Berpotensikah Anda Menjadi Korban" yang digelar IndoSterling Forum VIII di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Tongam menilai, pinjol harus diwaspadai karena melakukan transaksi jual beli saham tanpa melalui Bursa Efek Jakarta (BEJ). Padahal pinjol menjadi jembatani keuangan bagi masyarakat. Namun aktivitas pinjol mirip rentenir yang terus mengejar nasabahnya. Apalagi kecenderungan masyarakat juga yang suka berhutang dan ditambah dengan tingkat literasi yang rendah sehingga kerap menjadi korban dari pinjol.

"Perilaku pinjol ini belum ada UU. Kami ingin ada tatanan. Masuk ITE, bukan pidana lainnya," tandasnya.

Sementara itu Kanit IV Penyidik Subdirektorat Pajak, Asuransi dan Investasi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kompol Setyo Bimo Anggoro mengatakan, pinjol menjadi masalah ketika bisa mengakses ke kontak pribadi. Akibatnya ketika ada nasabah yang bermasalah maka pihak pinjol melakukan intimidasi sehingga bisa masuk ranah pidana.

"Kalau datang, mengancam bisa kena pidana umum.. Polsek atau Polresta terdekat bisa menindaklanjuti,"paparnya.

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David M.L. Tobing mengatakan, berdasarkan laporan dari LBH saat ini ada 5 ribuan orang yang menjadi korban pinjol. Dari laporan LBH juga diketahui bahwa pinjol tersebut ternyata ilegal atau tidak memiliki izin. Pinjol ilegal karena kinerjanya di luar aturan yang dibuat oleh OJK. Apalagi pinjol ilegal tersebut juga tidak mengikuti atau masuk di dalam satu komunitas atau asosiasi yang direstui atau diamanatkan oleh OJK.

"Semua banyak disalahgunakan oleh pelaku usaha karena dia (pinjol) menentukan semua isi dari kontraknya.  Sementara yang namanya konsumen yang terjebak karena kemudahan," paparnya.

David menyebut, pinjol yang masuk kategori ilegal karena tidak terdaftar di OJK. Selain itu badan hukum pinjol ilegal tersebut juga tidak jelas. Karena legalitasnya tidsk jelas maka ada di antara oknum pinjol ilegal tersebut melakukan pengancaman dan  pelecehan seksual. Apalagi data - data pribadi nasabah telah dimilikinya. Padahal pinjol ilegal tersebut telah melalukan penyalahgunaan data.

"Jenis banyak laporan berupa intimidasi.gagal bayar, bunga tinggi, sampai 70 fintech hutang Rp 100 juta," paparnya.