BPK Minta Pemerintah Beri BPJS TK Kewenangan Penindakan Hukum

Arbi
BPK Minta Pemerintah Beri BPJS TK Kewenangan Penindakan Hukum

Jakarta, HanTer - Upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan kepesertaan masih menuai hambatan. Salah satunya terkait dengan ketidakpatuhan perusahaan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya untuk mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Ketidakpatuhan itu diantaranya berkaitan dengan modus perusahaan untuk mengakali pengeluaran untuk membayarkan iuran pekerja yang menjadi peserta. Dalam kamus BPJS Ketenagakerjaan, modus ini dikenal dengan PDS (perusahaan daftar sebagian). Terdapat tiga kategori PDS, yakni PDS upah dan PDS tenaga kerja, dan PDS program.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan pemerintah agar memberikan BPJS Ketenagakerjaan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan maupun penuntutan hukum secara langsung terhadap perusahaan “nakal” yang melanggar peraturan.

Salah satu contohnya adalah kasus kebakaran pabrik mercon di Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu. Di mana, dari 50 orang yang meninggal dunia, hanya 20 orang yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak mendaftarkan seluruh pegawainya, atau dalam istilah BPJS Ketenagakerjaan adalah PDS Tenaga Kerja.

“Saya ingin BPJS Ketenagakerjaan bisa menuntut perusahaan tersebut agar bertanggung jawab terhadap karyawan yang tidak dilindungi. Bahkan jika pailit, harta pemilik saham bisa dirampas untuk membayar jaminan sosial pekerja yang tidak didaftarkan tersebut," tegas Anggota BPK Harry Azhar Azis, di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Hal itu disampaikan Harry Azhar usai melakukan pemeriksaan pendahuluan kinerja operasional BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (29/8/2019). Hadir dalam kesempatan itu Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto beserta jajaran direksi lainnya.

Kehadiran Negara

Penguatan kewenangan BPJS Ketenagakerjaan ini, menurut Harry, dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak pekerja. Dengan begitu, semua masyarakat bisa merasakan kehadiran negara dalam memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya. “Jangan sampai negara terkesan membiarkan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Harry juga menyoroti perusahaan yang tidak melaporkan upah pegawai secara benar, sehingga manfaat program tidak diterima secara penuh oleh pekerja. Perusahaan seperti ini, dikategorikan sebagai PDS Upah.

"Ada karyawan di sebuah perusahaan dengan gaji Rp10 juta, tapi didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan hanya Rp3 juta saja. Ini kan akhirnya merugikan pekerja karena dia tidak bisa merasakan manfaat secara optimal. Yang nakal seperti ini perlu juga ditindak karena menghilangkan hak jaminan sosial yang diatur dalam UU, negara harus hadir disitu," bebernya.

BPK, sambung Harry, menilai kehadiran penyidik di dalam internal BPJS Ketenagakerjaan dibutuhkan. Penyidik tersebut bekerja mirip dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di kementerian. Dengan begitu, jika ada perusahaan nakal bisa langsung diinvestigasi.

Menanggapi hal ini, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyambut baik usulan dari BPK. Ia menilai usulan-usulan tersebut bertujuan untuk memperkuat BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada setiap pekerja di Tanah Air. “Kita siap menjalankan rekomendasi BPK. Tentunya perlu dilihat lagi hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam penguatan BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Agus.