TAJUK: Tak Kapok-kapok Lagi Kepala Daerah Ditangkap KPK

***
TAJUK: Tak Kapok-kapok Lagi Kepala Daerah  Ditangkap KPK
Ilustrasi KPK

Memprihatin. Jumlah kepala daerah terjerat kasus korupsi terus meningkat. Jumlahnya sudah mencapai ratusan orang. Meski sudah banyak yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT), ternyata tak membuat para kepala daerah berhenti ‘menilep’ uang Negara atau menerima suap.

Buktinya, pada Rabu (10/7/2019), KPK menangkap kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Rabu. Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu, mengatakan, dalam OTT itu terdapat unsur kepala daerah yang juga terjaring dalam tangkap tangan itu.

Dalam OTT ini KPK mengamankan uang 6.000 dolar Singapura. Uang ini diduga transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepri. Sampai saat ini, kata Febri, terdapat enam orang yang diamankan tim penindakan KPK dan dibawa ke polres setempat.

Enam orang yang diamankan itu terdiri dari unsur kepala daerah, kepala dinas, kepala bidang, pegawai negeri sipil (PNS), dan swasta.

Meski sudah ratusan yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara, tetap saja para kepala daerah (gubernur, bupati, walikota dan wakil-wakilnya masih nekad melakukan tindak pidana korupsi. Publik mengutuk kepala daerah yang tega melakukan perbuatan amoral tersebut. 

Semakin gencar KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), ternyata tak membuat kepala daerah dan pejabat negara lainnya kapok menerima suap, melakukan tindak pidana korupsi. Seakan-akan mereka tidak ada takutnya masuk penjara.

Apa yang terjadi sehingga para kepala daerah melakukan pelanggaran hukum? Apalagi jumlahnya sangat banyak, dan disaat KPK terus-menerus melakukan OTT, disaat itu pula para kepala daerah dengan ‘ganasnya’ menilep uang rakyat. Seakan tidak ada rasa malu dan rasa takut melakukan itu semua.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK Jakarta, belum lama ini menyatakan, KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus terjadi. Hingga hari ini total 107 kepala daerah telah diproses dalam kasus korupsi atau pencucian uang.
               
Untuk mencegah korupsi, sudah saatnya kepala daerah terjerat diberikan hukuman maksimal, 20 tahun. Selain itu hak politiknya harus dicabut. Pencabutan hak politik merupakan instrumen yang bisa dipakai sebagai salah satu efek jera. 

Selain itu, hakim perlu memiskinkan para koruptor, antara memaksimalkan perampasan asset dan pengembalian kerugian negara. Juga mendorong agar pasal pencucian uang juga diterapkan terhadap kepala daerah yang melakukan korupsi.

Kita miris dengan korupsi yang terjadi di negeri ini. Mulai dari yang kecil-kecil, recehan, sampai korupsi massal atau korupsi berjamaah. Itulah yag dilakukan anggota DPRD Kota Malang. Hingga kini, total ada 41 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka suap dan gratifikasi dari jumlah 45 anggota DPRD yang ada. Hanya tersisa 4 anggota DPRD lagi yang belum jadi tersangka. 

Korupsi seakan sudah mendarah daging pada oknum-oknum pejabat dan kepala daerah kita.  Juga melibatkan para menteri,  para wakil rakyat, pengusaha, sampai pejabat setingkat lurah pun terlibat dalam kasus korupsi.

Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara menjadi bukti ternyata doyan menerima suap, dan bermental bobrok. Mereka tak  peduli kalau tindakannya itu telah mengorbankan rakyat. Pokoknya semua mereka ‘embat’. Seharusnya, sebagai pejabat yang diberi amanah oleh rakyat mereka menjadi panutan.  

Korupsi di negeri ini semakin lama bukan semakin sedikit.Perlawanan yang dilakukan koruptor juga semakin keras.Itulah sebabnya, dalam pemberantasan korupsi negeri ini membutuhkan sumber energi dari semua anak bangsa, terutama aparat penegak hukum.

Kita juga membutuhkan ‘orang-orang gila’ yang mau melawan koruptor dan  rela mewakafkan waktunya untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi. Itulah sebabnya, seluruh anak bangsa menggugah orang-orang yang bermoral, jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik untuk bersedia membersihkan korupsi di negeri ini. 

Di era serba krisis ini, rakyat sangat membutuhkan adanya komitmen etis dan leadership moral serta kepekaan nurani dari pejabat negara. Rakyat juga berharap pemimpin mereka memiliki komitmen ‘demi kepentingan bangsa dan rakyat’, bukan ‘demi  kepentingan anak, istri, keluarga dan sahabat.’

#OTT   #KPK