Utang Terus Membengkak Rakyat Menjadi Korban, Hingga Akhir Mei 2019 Rp4.571,89 Triliun

Safari
Utang Terus Membengkak Rakyat Menjadi Korban, Hingga Akhir Mei 2019 Rp4.571,89 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani

Jakarta, HanTer-- Posisi utang hingga akhir Mei 2019 menurut Kementerian Keuangan, mencapai Rp 4.571,89 triliun. Posisi utang saat ini mengalami peningkatan dari April 2019 yang sebesar Rp 4.528 triliun. Dibandingkan dengan Mei 2018 mengalami peningkatan dari posisi Rp4.169 triliun.

Berbeda dengan Kemenkeu,  Bank Indonesia mencatat, utang luar negeri Indonesia naik 8,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) per akhir April 2019 menjadi 389,3 miliar dolar AS atau setara Rp5.533 triliun dengan menggunakan perhitungan kurs tengah pada 30 April yakni Rp14.215 per dolar AS.

Menanggapi utang yang terus meningkat, ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra mengemukakan, pertumbuhan utang dari Mei 2018 ke Mei 2019 sebesar Rp402 triliun bila dibagi dengan 365 hari setiap harinya, utang bertumbuh Rp1,1 triliun. Pertumbuhan utang pemerintah sebesar 9,6%, hampir dua kali lipat pertumbuhan ekonomi. Fantastis.

“Saya kagum, ternyata semenjak masuk di Kabinet, Sri Mulyani secara konsisten sukses mempertahankan dua rekor, Pertama, pertumbuhan utang pemerintah di atas Rp1,1 triliun/hari.  Kedua, pertumbuhan utang selalu melebihi pertumbuhan ekonomi.

“Memang pas dinobatkan sebagai ratu utang, apalagi mengingat bunga utang yang diberikan Sri Mulyani adalah termasuk yang tertinggi di kawasan Asia,” kata Gede.

Selain itu, kata Gede, melihat rincian belanja pemerintah pusat hingga Juni 2019 yang menyebutkan Pembayaran Bunga Utang, Rp127,1 triliun yang tumbuh positif 13,0% dan sebaliknya Subsidi, Rp 50,6 triliun yang tumbuh negatif 17,0%— artinya subsidi yang menjadi hak untuk rakyat Indonesia (yang masih sulit hidupnya) dikorbankan Sri Mulyani untuk bayar bunga utang bagi para investor kaya raya.

Menurut Gede, dengan keberadaan Sri Mulyani di kabinet menegaskan bahwa model neoliberalisme yang bertumpu pada austerity policy akan terus dipertahankan pemerintah Jokowi di periode keduanya. “Jadi non sense, omong kosong, bila Sri Mulyani katakan Indonesia akan ganti arah ekonomi mengikuti model Asia seperti Korsel atau Jepang,” ujar Gede.

Dampak Buruk

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminudin mengatakan, Bank Dunia juga sudah memperingatkan dampak buruk utang Indonesia yang sangat besar. Posisi utang pemerintah hingga Mei 2019 totalnya mencapai Rp 4.571,89 triliun atau naik Rp 43,44 triliun jika dibandingkan posisi April 2019 yang nilainya Rp 4.528,45 triliun. Pada periode Mei 2019 ini, pembayaran bunga utang pemerintah sudah mencapai Rp 127,1 triliun.

Aminudin menuturkan, saat ini juga terjadi perbedaan release utang Indonesia dengan Kemenkeu karena versi Bank Indonesia utang Negara sudah dikisaran Rp 5400 trilyun. Sementara APBN setahun hanya sekitar Rp 2500 trilyun. Maka sudah terbayang betapa beratnya alokasi APBN untuk membayar cicilan utang. Jika bunga utang pada periode Mei 2019 sebesar Rp 127. 1 trilyun maka bisa dibayangkan besarnya cicilan utang pokoknya yang harus dibayar.

"Jika makin banyak utang jatuh tempo maka jika tak ada tambahan utang lagi akan berdampak pada berkurangnya alokasi belanja rutin. Seperti belanja pegawai dan alokasi kesejahteraan rakyat,"ujar Aminudin kepada Harian Terbit, Minggu (23/6/2019).

Aminudin menuturkan, jika penerbitan utang tersebut sudah mendekati titik jenuh maka pilihannya nanti bisa dibebankan ke rakyat melalui kenaikan harga BBM, listrik, pajak dan lain - lainnya. Adanya banyaknya beban yang diterima rakyat maka tentunya akan semakin memukul sektor riil karena daya beli masyarakat akan semakin lemah.

"Pilihan lain adalah menjual aset-aset strategis untuk menutup hutang. Ini yang diperingatkan Bank Dunia," tandasnya.

Waketum Indonesia Muda, Hilman Firmansyah mengatakan, utang Indonesia memang sudah mengkhawatirkan karena sudah menembus angka Rp 4.571,89 triliun posisi utang naik Rp 43,44 Triliun. Kenaikan utang ini akan menimbulkan masalah terhadap kondisi di dalam negeri karena dikelola hanya mengutamakan infrastruktur ketimbang sektor mikro ekonomi, koperasi dan UMKM.

"Kita harus berhati-hati dengan utang yang semakin besar karena akan membuat perekonomian terpuruk. Dalam kondisi dunia perang dagang maka ongkos utang pun terus naik, dari 9,8% di 2016 menjadi 10,9 di 2017. Dampak dari utang yang membengkak maka yang dirugikan rakyat dan Negara,” ujar Hilman.

Kemenkeu

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan rasio utang pemerintah terhadap Pajak Domestik Bruto (PDB) adalah 29,72 persen. Adapun posisi utang hingga akhir Mei 2019 mencapai Rp 4.571,89 triliun sedangkan asumsi PDB Rp 15.381,39 triliun. Jika dirinci, utang pemerintah tersebut berasal dari Rp 3.789,35 triliun atau 82,88 persen untuk Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman luar negeri sebesar Rp 775,64 triliun (16,97 persen), dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 6,9 triliun (0,15 persen).

Posisi utang saat ini mengalami peningkatan dari April 2019 yang sebesar Rp 4.528 triliun. Begitu juga dibandingkan dengan Mei 2018 mengalami peningkatan dari posisi Rp 4.169 triliun. "Posisi utang Mei 2019 masih di bawah 30 persen dari PDB, posisi ini masih terjaga aman," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Mulyani mengemukakan, dalam pelaksanaannya, pemerintah memegang teguh prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas pengelolaan utang dengan menjadikan pinjaman dalam negeri sebagai fokus utama pemerintah beberapa tahun terakhir.