Sudah Jatuh Tempo, Tapi 2 Kapal Tanker Pesanan Pertamina Tak Kunjung Diserahterimakan

Safari
Sudah Jatuh Tempo, Tapi 2 Kapal Tanker Pesanan Pertamina Tak Kunjung Diserahterimakan
Kapal tanker

Jakarta, HanTer -  Pertamina (Persero) memesan dua kapal tanker berbobot 17.500 DWT kepada PT Multi Ocean Shipyard (MOS), anak usaha PT Sochie Lines Tbk (SOCI) sejak 2014 dengan nilai kontrak Rp750 miliar. Namun hingga saat ini, kedua kapal itu belum rampung dan diserahterimakan ke Pertamina. Padahal, pemesanan sudah dilakukan sejak 7 Mei 2014 dan harus diserahkan 24 bulan sejak perjanjian.

Karena keterlambatan tersebut, kontrak kemudian diperpanjang hingga semester I-2019. Tapi hingga jangka waktu  perpanjang sampai semester I-2019 habis, PT MOS belum juga menyelesaikan pekerjaannya.

Ketua Koordinator Nasional
Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN-LAI)  Syahrizal mengatakan, berdasarkan laporan keuangan SOCI kuartal I-2019 yang diumumkan pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), disebutkan pesanan satu kapal dengan tonase 17.500 DWT hingga laporan keuangan tersebut disusun baru mencapai 92,929 persen.

Sedangkan nasib kapal pesanan Pertamina yang kedua juga mengalami hal yang sama. Meski proses pengerjaannnya juga diperpanjang hingga semester I-2019, namun hingga 31 Maret 2019 pembangunannya baru mencapai 93,7 persen.

Padahal sesuai kesepakatan, PT MOS harus melakukan serah terima kedua kapal tanker tersebut pada 31 Mei 2019 lalu. Namun sampai batas waktu yang telah tentukan, kedua kapal tanker itu belum juga diserahkan ke Pertamina. Mencermati hal tersebut,  BPAN-LAI sangat menyayangkan kejadian ini.

"BPAN-LAI meminta Pertamina untuk memberi sanksi yang tegas kepada PT. MOS sesuai dengan isi kontrak kerja dan peraturan lelang yang disepakati," kata Syahrizal di Jakarta, Sabtu (8/6/2019).

"Pertamina harus memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan lelang yang berlaku kepada perusahaan galangan kapal tersebut. Apa lagi mereka telah diberi perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi sampai batas waktu perpanjangan yang diberikan pekerjaan itu belum juga diselesaikan dan kapal belum diserahterimakan," tambahnya.

Jika Pertamina diam saja, lanjutnya, patut dicurigai ada oknum BUMN bidang perminyakan tersebut yang bermain di balik tender pembangunan kapal itu. Tidak wajar juga jika Pertamina diam saja bahkan memberi toleransi yang berlebihan terhadap PT MOS. Harusnya ada sanksi sesuai kontrak kerja yang telah disepakati. 

Jika Pertamina diam saja maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga tidak boleh diam.

"KPK dan DPR dapat meminta BPK untuk melakukan audit khusus. Ada apa dibalik keterlambatan ini?" tandasnya.