BPJPH Harus Mampu Memacu Tumbuhnya Industri Halal 

***
BPJPH Harus Mampu Memacu Tumbuhnya Industri Halal 
Dr. H. Ikhsan Abdullah, SH., MH, Direktur Eksekutif  Indonesia Halal Watch (IHW)

PERATURAN Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah di undangkan pada tanggal 3 Mei 2019 dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 88 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6344.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) harus kita apresiasi sebagai komitmen Pemerintahan Bapak Jokowi dalam rangka melaksanakan  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) artinya Pemerintah sudah sungguh-sungguh untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal dibawah tata kelola Negara, yang semula berada di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Banyak pihak sangat berharap ada resonansi atau efek getar yang kuat atas hadirnya PP  tersebut., hambatan pertumbuhan industri halal yang selama ini di alamatkan karena belum terbitnya PP sekalipun kita ketahui UU JPH telah di undangkan pada tanggal 17 Oktober 2014,  kini sudah tidak beralasan lagi.

Lalu bagaimana Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan mengimplementasikan undang-undang khusunya yang berkaitan dengan peta jalan atau road map pelaksanaannya?,  karena publik harus di ajak peran serta, tidak mungkin Pemerintah dapat melaksanakan sendiri. Persoalan yang harus difahami, bahwa BPJPH bukanlah badan baru dalam urusan sertifikasi halal, karena  sebelumnya sudah ada badan sertifikasi halal yaitu  LPPOM MUI sejak 6 Januari 1984 sampai hari ini, tentu harus menjadi sistem yang berlanjut dan tidak discontinue dan segalanya mulai lagi dari titik nol. Perjalanan waktu, kepercayaan, sistem dan profesionalitas serta pengalaman yg panjang dari LPPOM MUI harus menjadi pertimbangan daripada sekedar membangun baru semuanya.  Karena di samping memerlukan waktu, biaya dan sosialisasi yang sangat mahal,  ujungnya adalah mengorbankan kepentingan dunia usaha dan industri. Disinilah  perlunya kerjasama yang baik dan sinergi dengan semangat saling memperkuat antara BPJPH dan MUI dan tidak mengambil peran yang satu dari yang lain. 

Di sisi lain, industri dan pelaku usaha juga perlu kepastian untuk berbagai hal. Pasal peralihan UU JPH yang di atur dalam Pasal 59 dan Pasal 60 yang di dijabarkan dalam PP No 31 tahun 2019 dalam Bab IX mengenai ketentuan peralihan dalam Pasal 81 dan Pasal 82, harus terjawab dengan kepastian waktu, sampai kapan masa peralihan ini (transisi dari LPPOM MUI ke BPJPH), kapan BPJPH yang telah dibentuk sejak tanggal 17 Oktober 2016 dapat berfungsi sebagai Badan Sertifikasi Halal sesuai perintah UU

Ada berbagai hal yang perlu segera duduk bersama antara BPJPH dengan MUI terkait dengan:

a.    Kerjasama pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal 
b.    Sertifikasi Auditor Halal
c.    Sistem dan prosedur Penetapan Kehalalan produk
d.    Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
e.    Kerjasama internasional dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri 
f.    Penetapan mengenai pentahapan produk obat-obatan dan kosmetika.

Kesiapan road map penyelenggaraan sistem jaminan halal yang akan dilakukan oleh BPJPH harus tersosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, agar semua stakeholder dapat memahami dan menyesuaikan sehingga ada gambaran publik bagaimana dunia usaha dan industri dapat menyesuaikan penyelenggaraan sistem jaminan halal yang dikelola oleh BPJPH. 

Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi perubahan tata kelola sistem jaminan halal menjadi beban dan persoalan baru bagi dunia usaha.

 Peran BPJPH pasca di terbitkannya PP harus menjadi badan sertifikasi yang tidak hanya menjalankan peran dan fungsi LPPOM MUI sebelumnya tetapi harus dapat memacu pertumbuhan industri halal. Produk halal yang dihasilkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) harus menjadi prioritas penanganannya agar mereka mendapatkan layanan sertifikasi halal dengan mudah dam murah,  dengan demikian pertumbuhan produk halal di Indonesia dapat segara terintegrasi antara produk halal yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha Besar dan produk halal yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha Kecil dan Menengah. 

Inilah yang nantinya diharapkan akan memacu pertumbuhan industri halal yang pada gilirannya dapat memenuhi kebutuhan domestic yang berpotensi untuk ekspor ,  sehingga konsumsi Indonesiai atas produk halal impor sebagaimana data dari Global Islamic Economy Indicator yang menyebutkan bahwa Indonesia harus mengeluarkan devisa USD 170 M pertahun tidak perlu lagi. Disinilah peran dari undang-undang sangat strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Law as a tool of social engineering atau hukum sebagai alat kemajuan masyarakat terjadi sesuai dengan harapan undang-undang. 

Demikian tanggapan kami atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

*) Dr. H. Ikhsan Abdullah, SH., MH, Direktur Eksekutif  Indonesia Halal Watch (IHW)