TAJUK: Indonesia Butuh Pemimpin Amanah Tidak Ingkar Janji

***
TAJUK: Indonesia Butuh Pemimpin Amanah Tidak Ingkar Janji
Ilustrasi

Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, visioner, dan adaptif untuk menghadapi kompleksitas tantangan global dan nasional. Juga pemerintahan yang responsif, efektif dan rela bekerja keras.

Kita sepakat dengan pernyataan Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini. Karnan memang  pemimpin yang kuat yaitu mampu mengatasi segala permasalahan bangsa, mampu membuat Indonesia semakin kuat dan maju, serta mampu memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan internasional.

Pemimpin yang visioner menurut dia mampu melihat peluang dan mengatasi tantangan bangsa di awal abad 21 dan Pemimpin yang adaptif adalah mampu menyesuaikan diri dengan zaman, tanpa kehilangan kepribadian dan jati diri bangsa.

AHY menjelaskan,  tantangan di tingkat nasional,  antara lain bagaimana Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 6 persen, tentunya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang juga bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan sekaligus mengurangi kemiskinan.

Terkasit pertumbuhan ekonomi, pernyataan senior Rizal Ramli (RR) yang meminta para capres berani mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, sehingga otomatis akan menyejahterakan banyak pihak.  Untuk mencapai itu,  para calon presiden (capres) agar membuat strategi baru agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi terlaksana dalam lima tahun ke depan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh di angka 5,0 tidak cukup baik untuk menumbuhkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi sebesar itu juga dinilai membuat upah buruh tidak naik signifikan.

Apa yang disampaikan AHY dan Rizal Ramli itu ada benarnya karena jika

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mandek di 5 persen, tentu tidak baik, lapangan pekerjaan sangat terbatas. Sementara masyarakat membutuhkan pekerjaan jumnlahnya sangat besar.

Selain membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, visioner, dan adaptif, rakyat menginginkan kehadiran pemimpin yang bekerja dengan hati (amanah) dan kerja cerdas bagi rakyat untuk hidup makmur dan sejahtera.

Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang terlalu banyak berjanji, yang menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), biasanya seorang pemimpin itu jika terlalu banyak berjanji sulit untuk ditempati.

Pernyataan SBY tersebut patut kit apresiasi, kerena memang haram hukumnya bagi seorang pemimpin mengingkari janji-janjinya yang diucapkan saat kampanye maupun dala kesempatan lain.

Dalam Islam disebutkan, "Sesungguhnya Janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya” (Qs. Al-Isra 34).

"Menolak secara santun lebih baik daripada memberi janji yang panjang dan banyak." (Sayyidina ’Ali ibn Talib RA).

Janji memang ringan diucapkan, tapi berat untuk ditunaikan. Betapa banyak pemimpin yang dengan entengnya berjanji untuk bertemu namun tak pernah menepatinya. Dan cukup banyak juga para politisi, elite, dan calon-calon pemimpin kita baik dari legislatif, yudikatif maupun eksekutif, yang mengumbar janjinya, seperti dalam kampanye pemilu, pilpres maupun pilkada, nyatanya dia ingkari.

Lalu apahukumnya jika pemimpin ingkar janji? Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang hukum berdosa bagi pemimpin yang tidak menepati janjinya saat kampanye.

Dalam fatwa itu, MUI meminta agar para calon pemimpin baik dari legislatif, yudikatif maupun eksekutif untuk tidak mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya.

Fatwa MUI itu mengingatkan kita betapa banyaknya calon-calon pemimpin yang tidak menunaikan janjinya. Pemimpin yang suka ingkar janji, MUI mengimbau umat untuk tidak memilihnya kembali jika yang bersangkutan kembali mencalonkan diri pada pemilu periode selanjutnya.