AirNav Gandeng TP4 Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Akbar
AirNav Gandeng TP4 Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi
Direktur Utama AirNav Indonesia, Novie Riyanto

Tangerang, HanTer -- Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau yang lebih dikenal AirNav Indonesia menggandeng Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam mencegah tindak pidana korupsi, khususnya dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. TP4 memberikan pendampingan dan edukasi mengenai pencegahan tindak pidana korupsi kepada Jajaran Manajemen AirNav Indonesia pada Selasa (26/2) di Kantor Pusat AirNav Indonesia.

Direktur Utama AirNav Indonesia, Novie Riyanto, dalam sambutannya mengatakan bahwa pendampingan dari TP4 akan berdampak positif terhadap upaya peningkatan keselamatan dan efisiensi layanan navigasi penerbangan di ruang udara Indonesia.

“Pendampingan dan sosialisasi ini sangat penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan representasi dari komitmen kami dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan korporasi,” ungkap Novie.

Dijelaskannya, pada tahun 2019 ini AirNav Indonesia mengalokasikan Rp.2,6 triliun untuk 290 program peningkatan layanan navigasi penerbangan, meningkat dibandingkan tahun 2018 lalu senilai Rp.1,9 triliun untuk 272 program. Investasi tersebut ditujukan untuk modernisasi peralatan CNS-A (Communication, Navigation, Surveillance dan Automation) dan peningkatan kualitas personel layanan navigasi penerbangan. Anggaran yang dialokasikan untuk peralatan communication adalah Rp.260,4 miliar (10%), navigation Rp.113,5 miliar (4%), surveillance Rp.222 miliar (9%), automation Rp.1,1 triliun (44%), mechanical & electrical Rp.71,4 miliar (3%) serta building & supporting Rp.779,7 miliar (30%).

“Tahun ini kami memiliki banyak sekali program besar untuk meningkatkan kualitas layanan navigasi penerbangan. Melalui pendampingan TP4, kami berharap program-program strategis AirNav Indonesia dapat terlaksana dengan baik mulai dari proses awal pengadaaan barang dan jasa hingga dapat diaplikasikan oleh personel navigasi penerbangan. Kami berterima kasih kepada TP4 Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang bersedia untuk mengawal program-program AirNav Indonesia dalam meningkatkan konektivitas melalui transportasi udara,” ujar Novie.

Ranu Mihardja, Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua TP4 Pusat menjelaskan bahwa TP4 diamanatkan untuk mengawal proyek-proyek strategis yang menggunakan anggaran negara.

“Tugas TP4 adalah untuk mengawal proses pembangunan mulai dari proses pengadaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Ranu juga memuji peraturan pengadaan barang dan jasa yang dimiliki oleh AirNav Indonesia.

“Peraturan Perusahaan AirNav Indonesia sudah bagus karena rohnya adalah Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya.

Sebelumnya, AirNav Indonesia juga telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) sebagai upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi di korporasi.