Wibisono: Kebijakan Infrastruktur Pemerintahan Jokowi Trial and Error

Anu
Wibisono: Kebijakan Infrastruktur Pemerintahan Jokowi Trial and Error
Pengamat Infrastruktur Wibisono

Jakarta, HanTer -- Debat capres (calon Presiden) kedua dengan tema "Energi-Pangan-Infrastruktur-Lingkungan Hidup" akan di selenggarakan oleh  KPU (Komisi Pemilihan Umum), Sabtu (17/2/2019), salah satu  temanya adalah Infrastruktur. 

''Pembangunan infrastruktur yang di bangun di pemerintahan Jokowi inilah akan di jadikan topik perdebatan yang bakal seru,'' ujar pengamat Infrastruktur Indonesia Wibisono kepada wartawan di Jakarta (16/2/2019).

Menurutnya, ada (5 - E) PILAR dalam membangun Infrastruktur yaitu: 1.Engineering. 2.Education. 3.Enforcement. 4.Environment. 5.Equality.

Dalam hal ini, Wibisono hanya akan membahas enforcement yqng saat ini tidak ada sama sekali upaya penegakan  hukum disana.

''Contoh yang paling ekstrim adalah fenomena sepeda motor yang terus melawan arus. Perilaku yang 'buruk' ini sama dengan perilaku orang yang melakukan korupsi. Korupsi itu juga pada dasarnya adalah mengambil hak orang lain tanpa merasa bersalah. Kalau sudah begini, lantas bagaimana infrastruktur bisa beres dan korupsi bisa dihapus dari negeri ini?, apa ini hasil Revolusi mental?,'' tutur Wibi, sapaan akrab Wibisono.

Hal yang kedua, Contoh lain yang menyolok adalah pembebasan tarif jembatan tol suramadu dengan tujuan hanya untuk mengambil hati masyarakat Madura. Di samping ini melanggar Undang undang, implikasinya adalah  biaya pemeliharaan selanjutnya menjadi beban negara (APBN), artinya menjadi beban pembayar pajak diseluruh Indonesia, Biaya pemeliharaan yang sebelum ini hanya ditanggung oleh pengguna jembatan tol tersebut. 

''Sekarang menjadi beban juga bagi pembayar pajak diluar wilayah suramadu tersebut misalnya mereka yang tinggal di sumatra, kalimantan, sulawesi dan sebagainya, Lantas dimana keadilannya?,'' katanya.

Kelirumologi dan Trial & Error kebijakan pemerintah dibidang infrastruktur lainnya adalah rencana mengizinkan sepeda motor di jalan tol. Ibaratnya sama dengan menyuruh pengendara sepeda motor tersebut masuk ke dalam wilayah "the killing field" untuk bunuh diri.

Yang terakhir adalah akan menurunkan tarif tol, ini juga potensi  melanggar UU dan PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol), apabila tidak di kaji dengan matang.

''Dengan berbagai contoh diatas makanya pemerintah  melanggar aturan dan Undang undang hanya untuk pencitraan dan untuk menaikkan elektabitas semata, agar dapat simpati dari masyarakat,'' pungkas Wibi.