Pemerintah Diminta Beri Perhatian Khusus Terhadap Kelebihan Produksi Listrik

HARIANTERBIT.com --Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria mengatakan, pemerintah perlu memberi perhatian khusus terhadap “Kelebihan Produksi” listrik yang ada saat ini dengan kebijakan yang mampu membuat PLN tidak menanggung beban akibat “Kelebihan Produksi” atau over supply tersebut.

Menurut pengamat energy ini, PLN perlu disupport agar tidak bertambah bebannya khususnya akibat system TOP (Take Or Pay) terkait dengan Pembangkit Listrik yang dibangun pihak swasta (IPP).

Baca Juga: KM Communication, Event Organizer Sajikan Konsep Lebih Fresh dan Out of The Bo

“Adanya wacana Power Wheeling atau pemanfaatan jaringan listrik bersama milik PLN yang “diperbolehkan” dipergunakan pembangkit swasta, yang pada dasarnya adalah “proyek” pihak swasta, ini bisa membuat PLN menanggung beban tambahan yang pada akhirnya akan membuat PLN semakin berat beban yang harus ditanggung,” ujar Sofyano.

Dia mengatakan, PLN adalah BUMN strategis yang keberadaan dan perannya sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, jadi harus dihindarkan dari incaran “pemburu rente” yang hanya berfikir memanfaatkan bisnis listrik untuk mengejar keuntungan materi semata.

Baca Juga: Terungkap, Ini Alasannya Immanuel Ebenezer dan GP Mania Cabut Dukungan dari Ganjar Pranowo

PLTS Atap

Selain Power Wheeling, kata Sofyano, pemerintah juga diminta agar bijak terhadap PLTS atap yang sedang gencar disuarakan. Sebab pengembangan PLTS Atap juga akan berdampak terhadap PLN yang sudah terbeban kan dengan “kelebihan daya” yang ditanggungnya.

“Baik Power Wheeling maupun PLTS Atap, terkesan hanya untuk merebut “Pasar Listrik” yang ada saja yang pada dasarnya merupakan “pasar” nya PLN,” ujarmya dalam keterangan tertulis yang diterima Harian Terbit, Rabu (8/2/2023).

Menurut Sofyano, Power Wheeling maupun PLTS Atap dinilai tidak akan signifikan menimbulkan pasar yang baru. Jika hal semacam ini tidak diperhatikan Pemerintah maka beban yang dipikul PLN dipastikan akan berdampak pula ke konsumennya yakni masyarakat negeri ini, sehingga harus dipertimbangkan secara bijak oleh Pemerintah dan pihak pihak terkait.

Baca Juga: Kasus Korupsi BTS BAKTI, Kejagung Periksa Johnny G Plate

“PLN adalah BUMN Strategis yang keberadaan dan perannya sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus dihindarkan dari incaran “pemburu rente” yang hanya berfikir memanfaatkan listrik sebagai bisnis semata demi mengejar keuntungan materi semata,” paparnya.

Kelebihan Daya

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengemukakan, dampak pandemi Covid-19 selama tiga tahun terkhir telah berdampak pada kondisi kelistrikan negara ini, di mana pasokan listrik di Tanah Air menjadi berlebih alias oversupply.