HARIANTERBIT.com - Ketua Umum Komite ekonomi rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Mahsun ATMO M BIOMED mengatakan, saat ini dan ke depan tidak boleh ada oportunitas dan sumber daya ekonomi yang ke cecer dan tidak maksimal, baik dari pemerintah mau pun swasta, domestik mau pun global. Hal ini sangat mendasar ditengah iklim, situasi dan kondisi makin tidak pasti, serta langit ekonomi global makin gelap.
“ekonomi rakyat tidak boleh jadi korban. Minimal mampu bertahan, serta terdorong untuk maju, berkembang dan unggul. Oleh karena itu, segala potensi dan sumber daya ekonomi dari mana pun asal muasalnya baik sumbu pendek maupun sumbu panjang harus dikelola secara baik, benar dan professional,” kata Ali Mahsun.
Presiden Kawulo Alit Indonesia ini mengemukakan hal tersebut usai
bersilaturahmi dengan advokat Dede Nurdin Sadat, SH, MH, Panglima Satria GBN Sumatera, Taswin Edwar SE MH (Ketua DPW KERIS Provinsi Lampung) dan Direktur Utama PT BMJ (Bintang Mahkota Jaya), Rien Mahkota Rosa, SH di PG CENTER’S Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Baca Juga: LaNyalla Tegaskan Voter Jangan Memilih Orang Kotor di KLB PSSI 16 Februari Nanti
Menurutnya, ekonomi rakyat tidak boleh jadi korban karena 65,4 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tulang punggung utama mata pencarian ekonomi ratusan juta penduduk Indonesia, 99,6 % dari total unit usaha di negeri ini. Bukan hanya itu, ekonomi rakyat penyedia lebih dari 80% dari total lapangan kerja, serta konstribusikan 61% PDB dan 55% pertumbuhan ekonomi nasional. Tatkala ekonomi rakyat kolaps maka dipastikan ekonomi Indonesia akan ambruk bahkan alami kebangkrutan.
“Tentu saja pengangguran membludak dimana-mana, kemiskinan meroket dan meluas dimana ujung dan akhirnya dapat akibatkan dinamika dan konflik sosial yang bisa tidak terkendali. Tatkala hal ini terjadi ongkosnya terlalu mahal bagi Indonesia,” ujar Ali Mahsun.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus mempermudah akses KUR dengan perlonggar persyaratan bagi pelaku ekonomi rakyat. Juga harus perbesar alokasi untuk KUR Ultramikro dan Mikro Tanpa Agunan. Dengan demikian plafon KUR sebesar Rp460 triliun dengan bunga di subsidi APBN bisa jadi darah segar bagi ekonomi rakyat.
Baca Juga: Tidak Akui Anaknya Juga Melakukan Poligami, Hakim MY Dipecat KY dan MA
“Tentunya penyalurannya harus efektif serta dikawal ketat cegah terjadi penyalahgunaan,” kata mantan FSPRMI. Safari
