HARIANTERBIT.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta komunikasi publik antar stakeholder di pemerintah terbangun dengan baik, khususnya terkait dengan data ketersediaan beras.
Anggia memaparkan, dari hasil pantauannya, terdapat perbedaan informasi yang disampaikan, baik yang berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) maupun dari Kementerian Pertanian (Kementan).
"Data (yang disampaikan) Bapanas menyatakan bahwa (persediaan) beras kita minus dalam waktu enam bulan ke depan.Eenam bulan ini kita akan minus, sedangkan data yang disampaikan Kementan berdasarkan BPS, (persediaan beras) kita sudah surplus. Ini yang perlu kita gali lebih banyak, dan kita tadi lihat di lapangan benar memang tidak ada barangnya (beras),” ujar Anggia, di Jombang, dikutip Sabtu (4/2/2023).
Baca Juga: Jadwal Tayang Drakor hingga Pertengahan Februari 2023, Ada Love To Hate You di Netflix
Menurut dia, data stok beras harus ditelusuri keberadaannya. Jangan sampai stok yang terdata ternyata ditimbun atau disembunyikan.
"Yang harus dilihat apakah benar tidak ada berasnya? baik itu di petani, di lumbung, di penggilingan, atau di manapun penyimpanannya atau memang sengaja disembunyikan atau bagaimana. Yang jelas, saat kita tadi di penggilingan, tidak ketemu yang namanya beras atau beras. Ini yang menjadi concern kita,” ujarnya, dilansir laman DPR.
Karena itu, ia menjelaskan, kalau misalnya kedua data yang berasal dua institusi itu sama-sama memiliki kebenaran maka perlu dibangun komunikasi yang lebih baik. Sebab, tegasnya, beras ini masalah krusial yang harus ditangani, apalagi sekarang ini di tengah-tengah isu global krisis pangan.
Baca Juga: Usai Tahu dibohongi, Chck Putranto Minta Dipertemukan dengan Ferdy Sambo
“Isu ini harus kita tangani dengan baik. Kalau datanya salah, penyikapannya juga salah, nanti intevensinya salah, jangan-jangan nanti kita kekurangan pangan,” khawatirnya.
Artikel Terkait
Pedagang ke Jokowi: Harga Beras Naik Terus
Cabai dan Beras Penyumbang Utama Inflasi Periode Januari