Jadi, kata Yusri, jika mau serius memberantas mafia tambang untuk menyelamatkan penerimaan negara, reformasi penegak hukum adalah prioritas utama, kemudian lakukan reformasi tata kelola di Ditjen Minerba yang transparan dengan sistem digitalisasi terintegrasi antar kementerian dengan aparat penegak hukum dan BPK-RI.
Artikel Terkait
Soal Tambang Ilegal, Komisi VII Akan Panggil Menteri ESDM hingga Pihak Terkait
Beking Tambang Ilegal Mengerikan, Kementerian ESDM Diminta Bentuk Ditjen Gakkum
Tata Kelola Buruk Ditjen Minerba Dituding Penyebab Maraknya Tambang Ilegal