Berantas Tambang Ilegal, Rencana Menteri ESDM Bentuk Ditjen Gakum Dinilai Mubazir

- Minggu, 4 Desember 2022 | 12:22 WIB
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman

HARIANTERBIT.com - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengatakan, persoalan mendasar maraknya tambang ilegal jadi subur, lebih disebabkan lemahnya penegakan hukum dan buruknya tata kelola di Ditjen Minerba.

Oleh karena itu, menurut dia, rencana Menteri ESDM, Arifin Tasrif, yang akan membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakum) untuk memberantas tambang ilegal merupakan langkah mubazir.

Yusri memaparkan, jika mau serius dan efektif untuk menghabisi praktek tambang ilegal, pemerintah harus mau menerapkan digitalisasi terintegrasi antara Ditjen Minerba dengan badan usaha dan Kementerian LHK, Ditjen Perhubungan Laut atau KSOP, Bea Cukai dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri serta aparat penegak hukum, mulai dari KPK, Polri, Kejaksaan Agung hingga BPK secara real time.

"Masing-masing pihak sesuai kepentingan dapat membuka aplikasi untuk mengecek kesesuaian realisasi alokasi yang telah membayar kewajiban membayar PNBP dan land rent serta  DMO setiap perusahaan," ungkap Yusri, dalam pernyataannya, Minggu (4/12/2022).

Baca Juga: Ini Alasan Masyarakat Desak Rizal Ramli Pimpin Indonesia, Capres Popular Tidak Mampu atasi Krisis Ekonomi

Yusri mengatakan, menurut Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Minerba Kementerian ESDM, M Idris Sihite yang dilansir media pada 2 Desember 2022, telah mengatakan negara berpotensi rugi besar akibat praktek tambang ilegal. Hingga 18 November 2022, realisasi PNBP Rp 152,8 triliun.

"Kalau itu kita bisa ditata dengan baik kata Idris Sihite, sangat mungkin dua atau tiga kali lipat dari angka Rp 152,8 triliun yang bisa diterima oleh negara, luar biasa potensi kebocorannya," ungkap Yusri.

Sebab, kata Yusri, pokok persoalan yang terungkap dari 'perang bintang' antara mantan Kadiv Propam Polri  Ferdy Sambo dengan Kabareskrim Komjen Agus Ardianto soal testimoni dan bantahan Ismail Bolong soal setor menyetor uang haram kepada oknum pejabat Polri dari pangkat rendah hingga perwira tinggi, tampaknya sistematis dan terstruktur.

Baca Juga: Iran Resmikan Pembangunan PLTN Kapasitas 300 Megawat

Halaman:

Editor: Arbi Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Prospek Ekonomi RI Membaik Topang Penguatan Rupiah

Kamis, 26 Januari 2023 | 15:21 WIB

Bank DKI Salurkan KUR Rp1,15 Triliun Sepanjang 2022

Rabu, 25 Januari 2023 | 21:54 WIB
X