HARIANTERBIT.com - Buntut dari banyaknya para oknum pejabat di daerah yang tidak becus bekerja, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berang dan menegur seluruh kepala daerah karena lambat dalam menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk diketahu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga akhir November 2022, dana APBD yang mengendap di bank masih sebesar Rp278 triliun.
Angka itu lebih besar dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Di 2021, pada akhir Oktober, uang daerah di bank tercatat hanya Rp226 triliun.
Baca Juga: KPK Pantau Investasi Telkomsel ke GOTO
"Saya ingatkan, kita ini mencari uang, investasi, dari luar negeri supaya perputaran uang di dalam negeri meningkat. Tetapi nyatanya uang kita sendiri yang ditransfer Menteri Keuangan ke daerah justru tidak dipake," tegas Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 di Jakarta, Rabu 30 November 2022.
Jokowi sangat menyayangkan lambannya pergerakan pemda dalam membelanjakan uang negara. Padahal, jika diserap secara cepat, itu akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
"Rp278 triliun itu gede banget, besar sekali. Kalau ini cepat direalisasikan, cepat dibelanjakan, memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah," ungkap Jokowi.
Baca Juga: Survei Median: Prabowo Kalahkan Anies dan Ganjar, Elektabilitas Airlangga Hartarto 1,1 Persen
Kepala Negara pun sudah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melihat langsung situasi di lapangan. Langkah itu dilakukan guna mengetahui kendala atau hambatan apa yang menghalangi pemda membelanjakan anggaran secara cepat.
Artikel Terkait
Sri Mulyani: Presiden Istruksikan Daerah Gunakan APBD Untuk Minimalisir Dampak Kenaikan Harga BBM
Massa KAMPAK Desak Kejagung Usut Cawi-cawi Anggota DPD dalam Kasus Dana Silpa APBD Rp5,4 Miliar
Meski Tak Masuk di APBD, Program Rumah DP Rp0 Tetap Berlanjut
Naik Rp1,2 Triliun, APBD DKI 2023 Fokus Tiga Program Prioritas Ini