Menko Airlangga: Pemda Harus Bersiap Hadapi Potensi Inflasi di atas Pertumbuhan Ekonomi

HARIANTERBIT.com -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk bersiap menghadapi potensi inflasi yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2022.

“Kita harus siap inflasi kita nanti akan sedikit lebih tinggi daripada angka pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu yang bisa kita kontrol, harus kita kontrol, yaitu administred price dan pangan terutama kerjasama antar pangan di daerah,” kata Menko Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang disaksikan secara daring, Rabu, 14 September 2022.

Baca Juga: Sahabat Gus Dur Nilai Erick Thohir Bawa Indonesia Lebih Maju

Menko Airlangga menuturkan dalam empat bulan ini hingga 2022 berakhir, Indonesia akan menghadapi target-target inflasi yang secara nasional untuk pangan di bawah 5 persen. Hal tersebut lantaran sundulan inflasi dari sektor energi itu bisa berkisar 1,6-2 persen.

Kenaikan harga BBM, lanjutnya, membuat pemerintah menaikkan besaran subsidi. Contohnya kebutuhan subsidi Pertalite yang awalnya dipatok di 23 juta kiloliter itu sudah naik ke 29 juta kiloliter.

Demikian juga kebutuhan solar yang 15 juta kiloliter menjadi 17 juta kiloliter. Akibatnya subsidi yang dipatok Rp502 triliun meningkat ke Rp698 triliun.

Baca Juga: DPR Usulkan Himbara Terapkan Nol Biaya Administrasi

“Kalau kita tekan ini turun nya juga tidak terlalu banyak, kadang kita menurunkan di 3 bulan terakhir, sehingga tentu ini menjadi tantangan bagi pemerintah,” ujar Menko Airlangga.

Ketum Partai Golkar itu juga mengingatkan kepala daerah untuk memperkuat kerja sama menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, termasuk arahan menurunkan biaya transportasi dengan mengendalikan fasilitas distribusi perdagangan antardaerah dan menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat. Selain juga mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.