• Senin, 8 Agustus 2022

Pengamat: Batalkan Kenaikan HET LPG 3 Kilogram di Jabar

- Minggu, 31 Juli 2022 | 12:18 WIB
ILustrasi gas elpiji
ILustrasi gas elpiji

HARIANTERBIT.com - Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, terkait dengan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kilogram (kg) di beberapa wilayah di Jawa Barat seperti Kabupaten/Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan dari Rp 16000 menjadi Rp 19000 oleh pemerintah daerah setempat kurang tepat dilakukan saat ini.

Kebijakan ini harus dibatalkan karena bisa menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Baca Juga: Pembatasan BBM Bersubsidi, Jangan Persulit Rakyat Kecil 

“Hal ini sangat bertentangan dengan upaya pemerintah pusat yang berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat yang baru saja terdampak akibat pandemi Covid-19. Untuk tetap menjaga daya beli, pemerintah harus mengeluarkan dana APBN sebesar Rp502,4 triliun untuk subsidi energi baik itu BBM, listrik maupun LPG 3 kg,” ujar Mamit.

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan

Jadi, kata Mamit di Jakarta, Sabtu (30/7/2022), sangat tidak elok jika pemerintah daerah justru menaikkan harga LPG 3 kg yang notabene merupakan barang yang subsidi oleh pemerintah. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemda setempat sangat tidak pro terhadap rakyat pengguna LPG 3 kg. 

Terkesan, kebijakan kenaikan HET ini hanya mementingkan pengusaha saja tanpa berpikir dampaknya kepada masyarakat terutama masyarakat tidak mampu. Bisa dipastikan kenaikan HET akan menambah beban hidup masyarakat yang daerahnya mengalami kenaikan HET LPG 3 kg termasuk juga UMKM yang tengah bangkit dari keterpurukan pasca Covid-19. 

“Jadi, saya meminta kepada Pemda Kabupaten/Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan untuk membatalkan kebijakan ini daripada nanti menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. 

Menurutnya, untuk pemda Kabupaten/Kota Bekasi yang akan memberlakukan kebijakan HET terbaru pada tanggal 1 Agustus 2022, Mamit meminta untuk tidak melakukan hal tersebut. Hal ini semata-mata demi membantu masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan daya beli dan perekonomian masyarakat pasca pandemi.

Preseden Buruk

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

X