• Rabu, 28 September 2022

Menkeu Hapus Tarif Pungutan Ekspor Kelapa Sawit

- Minggu, 17 Juli 2022 | 04:15 WIB
Menkeu Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani

HARIANTERBIT.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghapus tarif pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya hingga 31 Agustus 2022 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 tahun 2022.

PMK tersebut adalah perubahan atas PMK Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Pada dasarnya, PMK Nomor 15 tahun 2022 ini adalah memberikan perubahan tarif pajak pungutan ekspor untuk seluruh produk sawit dari tandan buah segar, kelapa sawit, buah sawit, crude palm oil (CPO), palm oil, dan used cooking oil," ujar Sri Mulyani seperti dilansir Antara saat memberikan keterangan di Badung, Bali, Sabtu.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Langkah Skrining Untuk Menyambut Kepulangan Jemaah Haji

Dengan demikian, ia menjelaskan PMK itu menurunkan tarif pungutan ekspor menjadi nol persen atau Rp 0 kepada seluruh produk yang berhubungan dengan CPO atau kelapa sawit.

Tarif pungutan ekspor biasanya dikumpulkan untuk menjadi sumber dana bagi BPDPKS untuk stabilisasi harga.

Sesudah tanggal 31 Agustus 2022 yakni 1 September 2022, Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan kemudian menerapkan tarif yang bersifat progresif.

Baca Juga: Pakar Pidana UI Tekankan Pentingnya Melibatkan Komnas Perempuan dalam Tim Investigasi Polisi Tembak Polisi

"Artinya kalau dalam hal ini harga CPO rendah, maka tarifnya juga akan sangat rendah. Sedangkan kalau harganya naik, tarifnya akan meningkat," jelasnya.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan agar pemerintah melalui BPDPKS mendapatkan pendanaan untuk melakukan program yang berhubungan dengan stabilisasi harga biodiesel hingga minyak goreng.

Meski dalam kesibukan menjadi tuan rumah Presidensi G20, pemerintah Indonesia tetap memperhatikan situasi dalam negeri yang berhubungan dengan pangan dan CPO lantaran Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia dan melihat kondisi para petani, termasuk petani sawit dan kondisi masyarakat yang mengonsumsi minyak goreng.

"Semua kebutuhan itu kami jaga dalam sebuah kebijakan termasuk pungutan ekspor dan mencari keseimbangan berbagai tujuan tersebut," tutur Sri Mulyani.

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Urutan 1 Negara Dengan Tingkat Inflansi Paling Tinggi

Rabu, 28 September 2022 | 23:10 WIB

Menunggu Koin yang Tepat, CAD Stop Minning Sementara

Selasa, 27 September 2022 | 21:16 WIB

Cek Data BSU, BPJamsostek Imbau Pekerja Akses Kanal Resmi

Selasa, 20 September 2022 | 20:22 WIB

Kata OJK soal Persoalan PT. Titan dan Bank Mandiri

Senin, 19 September 2022 | 17:16 WIB
X