• Kamis, 1 Desember 2022

Menko Airlangga: Pemerintah Larang Ekspor Semua Produk CPO dan Turunannya, Ini Sanksi Tegas Pelanggarannya

- Kamis, 28 April 2022 | 08:13 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Jakarta, HanTer - Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah resmi menetapkan kebijakan pelarangan ekspor produk CPO, RPO, POME, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil. Pemerintah juga siap menindak  tegas pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut.

Hal itu untuk menunjukkan komitmen kuat Pemerintah dalam memprioritaskan masyarakat demi tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000,00 per liter di seluruh wilayah Indonesia.

“Pelarangan ekspor sementara minyak goreng ini merupakan komitmen kuat Pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat. Oleh sebab itu setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak dengan tegas. Pemerintah akan tegas menindak siapa saja yang melanggar keputusan tersebut,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (27/4) malam.

Baca Juga: Jaringan Nusantara: Pakde Karwo, Ada Apa Denganmu dengan Partai Demokrat?

Menko Airlangga lebih jauh menjelaskan, sesuai dengan arahan Presiden dan memperhatikan pandangan dan tanggapan dari masyarakat, agar tidak menjadi perbedaan interpretasi maka kebijakan pelarangan ekspor didetailkan berlaku untuk semua produk CPO, RPO, POME, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000,00 per liter di pasar tradisional dan mekanisme pelarangannya disusun secara sederhana.

Kebijakan pelarangan ekspor ini berlaku mulai 28 April 2022 pukul 00.00 WIB dengan jangka waktu pelarangan adalah sampai dengan tersedianya minyak goreng curah di masyarakat dengan harga Rp14.000,00 per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa produk CPO dapat didedikasikan seluruhnya untuk ketersediaan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000,00 per liter terutama di pasar-pasar tradisional dan untuk UMK,” ujar Menko Airlangga.

Baca Juga: 391 Anggota NII di Sumatera Barat Ikrar Setia kepada NKRI

Kebijakan larangan ekspor tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Article XI GATT yang mengatur bahwa negara anggota WTO dapat menerapkan larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah atau mengurangi kekurangan bahan makanan atau produk penting lainnya.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Resesi dan Badai PHK Mulai Ancam Perusahaan Teknologi

Kamis, 1 Desember 2022 | 01:04 WIB

Realisasi Penyalur KUR Baru 86,5 Persen dari Target

Rabu, 30 November 2022 | 11:55 WIB

Tatap 2023, KPI Siapkan 13 Inisiatif ESG

Selasa, 29 November 2022 | 14:15 WIB
X