• Rabu, 28 September 2022

Tak Ada Alasan Kuat Pemerintah Naikkan TDL Listrik

- Minggu, 17 April 2022 | 22:18 WIB
Tarif Listrik
Tarif Listrik

Jakarta, HanTer - Rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun 2022, sebagaimana disampaikan Menteri ESDM dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu 13/4/2022, dinilai Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, tidak memiliki alasan kuat. Apalagi kalau alasan penyesuaian tarif listrik tersebut karena kenaikan harga migas internasional.

Menurutnya logika untuk menaikan tarif PLN, sebagai akibat kenaikan harga migas global, ini kurang kuat, karena masalah ini tidak seberapa berpengaruh bagi biaya pokok pembangkitan (BPP) listrik PLN. Kontribusi sumber energi BBM untuk pembangkit listrik PLN secara nasional sangat kecil.

Kontribusi sumber energi primer pada pembangkit listrik PLN secara nasional terutama adalah dari batubara dan gas dengan total kontribusi sebesar 84 persen, dimana masing-masing 66 persen dari batubara dan 18 persen dari gas.

Baca Juga: Besok, Kemenhub Buka Pendaftaran Mudik Gratis Tahap II

Sementara kontribusi dari air dan panas bumi sebesar 13 persen. Kontribusi dari sumber BBM pada pembangkit listrik PLN hanyalah sebesar 4 persen. Jumlah yang sedikit, terutama ada di Indonesia bagian timur.

Di sisi lain harga batubara dan gas untuk pembangkit listrik dipatok tetap melalui regulasi DMO (domestic market obligation) dimana harga masing-masing USD 70 per ton untuk batubara dan USD 6 per MMBTU untuk gas. Tidak ada kenaikan harga batubara dan gas untuk PLN.

"Kalau kita ingin mendorong kinerja PLN, yang penting dilakukan Pemerintah justru adalah dengan membayar tunggakan dana kompensasi listrik," ujar Mulyanto di Jakarta, Minggu (17/4/2022).

Mulyanto memaparkan, untuk tahun 2021 tunggakan dana kompensasi listrik Pemerintah sebesar Rp 24,6 triliun. Selain itu melakukan moratorium pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar BBM dan program dedieselisasi. Karena pembangkit listrik berbasis BBM ini bukan hanya mahal, namun juga “kotor”. Di dalam draft RUU EBT mutakhir dedieselisasi harus tuntas dilakukan Pemerintah sampai tahun 2024.

"Namun sayang, prakteknya masih kontradiktif. Karena baru saja kemarin (jum’at 15/4), PLN meresmikan pembangkit listrik terapung pertama buatan Indonesia yang diberi nama Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara-1 berkapasitas 60 MW, yang berbahan bakar fosil. Ini yang harus kita evaluasi terus," tandasnya.

 

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Menunggu Koin yang Tepat, CAD Stop Minning Sementara

Selasa, 27 September 2022 | 21:16 WIB

Cek Data BSU, BPJamsostek Imbau Pekerja Akses Kanal Resmi

Selasa, 20 September 2022 | 20:22 WIB

Kata OJK soal Persoalan PT. Titan dan Bank Mandiri

Senin, 19 September 2022 | 17:16 WIB

Kinerja BTN Syariah Menggila

Senin, 19 September 2022 | 16:18 WIB
X