• Selasa, 29 November 2022

PKS Minta BPH Migas Larang Mobil Mewah Gunakan BBM Bersubsidi

- Jumat, 8 April 2022 | 15:53 WIB
Ilustrasi kendaraan mengisi bahan bakar di pom bensin. (pixabay.com)
Ilustrasi kendaraan mengisi bahan bakar di pom bensin. (pixabay.com)
 
 
Jakarta, HanTer - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pertamina aktif membangun kerjasama dengan Polri, Samsat Pemda dan BPH Migas. Hal tersebut dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
 
Bersama lembaga terkait tersebut Pertamina perlu menyusun daftar kendaraan yang berhak mendapat BBM bersubsidi. Sehingga dapat diketahui kepada siapa saja BBM bersubsidi disalurkan. 
 
"Ini adalah langkah yang strategis agar BBM bersubsidi semakin tepat sasaran," ujar Mulyanto di Jakarta, Jumat (8/4/2022).
 
 
Dalam kesempatan tersebut Mulyanto juga mendesak BPH Migas bekeja sama dengan Polri untuk dapat menegakkan pengawasan terhadap pengguna solar bersubsidi oleh pihak industri, khususnya kendaraan pertambangan dan kendaraan perkebunan sawit.
 
"Aturannya sudah ada namun penegakan hukumnya masih sangat lemah. Jadi usulan Pertamina untuk penyusunan daftar black list kendaraan ini cocok dengan aturan tersebut," papar Mulyanto.   
 
 
Wakil Ketua FPKS DPR RI itu berharap ke depan BPH Migas beserta Pertamina perlu merumuskan regulasi pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan mewah.
 
Hal ini penting, agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati secara penuh bagi masyarakat luas yang membutuhkan.
 
 
Hal ini kan terkait dengan rasa keadilan.  Orang kaya pengguna mobil mewah diminta legowo untuk menggunakan BBM non subsidi.  
 
Untuk diketahui, dalam Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pertamina Regional Jawa Bagian Barat di Karawang, Kepala Pertamina Regional Jawa Bagian Barat mengangkat isu, bahwa selama ini kendaraan yang berhak mendapat BBM PSO belum terdaftar dengan baik. 
 
 
Untuk itu perlu untuk menyusun list kendaraan yang berhak mendapat BBM PSO, agar penyaluran BBM PSO semakin tepat sasaran.  
 
Selama ini ditengarai banyak kendaraan yang tidak berhak melakukan pengisian BBM PSO di wilayah Regional Jawa Bagian Barat, yang meliputi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. ***

Editor: Yuli Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

OJK: Pertumbuhan IHSG Masih Tertinggi di ASEAN

Senin, 28 November 2022 | 16:32 WIB

Naik 8 Persen, UMP Jateng Tahun Depan jadi Rp1,9 Juta

Senin, 28 November 2022 | 16:25 WIB

Menkeu Waspadai Penurunan Indeks Manufaktur Indonesia

Minggu, 27 November 2022 | 11:55 WIB

Indahnya Raja Ampat Baru di Halmahera Selatan

Minggu, 27 November 2022 | 10:00 WIB

Survei BI Taksir Inflasi November Capai 0,8 Persen

Sabtu, 26 November 2022 | 16:00 WIB

Tips dan Cara Transfer Uang Antar Negara yang Aman

Jumat, 25 November 2022 | 17:02 WIB

Evaluasi Kinerja Bulog Lamban Serap Beras Petani

Kamis, 24 November 2022 | 16:04 WIB
X