Investor dan Pelaku Usaha Soroti Pemulihan Investasi

- Rabu, 16 Februari 2022 | 22:53 WIB
Investas-Ilus
Investas-Ilus

Menjawab kendala ini, Riyatno, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, BKPM, mengatakan Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi berdasarkan Keputusan Presiden No 11 tahun 2021. Pemerintah juga membantu memfasilitasi penyelesaian proyek bermasalah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tugas Percepatan Investasi adalah mengusulkan proyek atau sektor/komoditas yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan/menambah devisa, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi regional/lokal, serta mempercepat pelaksanaan kerja sama antara pelaku usaha dengan skala usaha besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah,

Di acara yang sama, Giovanni Mofsol Muhammad, Partner Dentons HPRP, menambahkan sejak tahun 2019 hingga 2021, terutama sejak pandemi Pemerintah sangat bersemangat mengeluarkan peraturan, termasuk untuk mempercepat realisasi proyek strategis nasional.

Peraturan pendorong proyek strategis nasional sejak pandemi, antara lain Perpres Nomor 109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas proyek strategis, serta penyelesaian izin dan non-izin secara elektronik. Ada juga Peraturan Menkeu Nomor 30/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang memberikan jaminan atas risiko politik.  

Selain itu, ada PP Nomor 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. PP ini memberikan kemudahan pengadaan tanah skala kecil dan sistem pengadaan tanah secara elektronik. Kemudian ada PP Nomor 42/2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. PP ini membuat ketentuan Jaminan Pemerintah, serta percepatan pengadaan barang dan jasa. 

Turut hadir sebagai pembicara dalam kesempatan ini Shinta Kamdani, Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Andry Setiawan, Managing Director of Indonesia Investment Authority (INA) dan Erwin Kurnia Winenda, Partner Dentons HPRP.

Arbi

Halaman:

Editor: Arbi Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Studio Strategis untuk Para Pekerja Kreatif

Jumat, 27 Januari 2023 | 14:32 WIB

Prospek Ekonomi RI Membaik Topang Penguatan Rupiah

Kamis, 26 Januari 2023 | 15:21 WIB

Bank DKI Salurkan KUR Rp1,15 Triliun Sepanjang 2022

Rabu, 25 Januari 2023 | 21:54 WIB
X