PM Thailand Ancam Gunakan Semua Hukum Terhadap Pengunjuk Rasa

Hermansyah
PM Thailand Ancam Gunakan Semua Hukum Terhadap Pengunjuk Rasa
Pengunjuk rasa pro-demokrasi mengambil bagian dalam unjuk rasa anti-pemerintah di dekat parlemen Thailand, di Bangkok, Thailand, pada 17 November 2020 kemarin

Jakarta, HanTer - Pemerintah Thailand meningkatkan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa anti-pemerintah, memperingatkan bahwa semua undang-undang akan digunakan untuk melawan mereka, di tengah meningkatnya seruan untuk pengunduran diri perdana menteri dan reformasi monarki yang kuat di Thailand.

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha memerintahkan badan-badan keamanan pada hari Kamis (19/11/2020), untuk meningkatkan penindasan terhadap para pengunjuk rasa yang menuntut pencopotannya dan reformasi demokrasi untuk mengekang kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.

Pengumuman Prayuth datang sehari setelah ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan ibu kota, Bangkok, dan melemparkan cat ke markas polisi Thailand, yang mereka katakan sebagai tanggapan atas penggunaan meriam air dan gas air mata oleh pasukan keamanan pada hari Selasa sebelumnya.

Tercatat enam orang ditembak selama bentrokan yang terjadi di luar parlemen antara pengunjuk rasa dan kaum royalis garis keras. Beberapa pengunjuk rasa juga menyemprotkan grafiti anti-monarki di dinding. "Situasinya tidak membaik. Ada risiko eskalasi ke lebih banyak kekerasan. Jika tidak segera diatasi, itu bisa merusak negara dan monarki tercinta," kata Prayuth dalam sebuah pernyataan.

"Pemerintah akan meningkatkan tindakannya dan menggunakan semua hukum, semua pasal, untuk mengambil tindakan terhadap pengunjuk rasa yang melanggar hukum," kata perdana menteri Thailand yang diperangi itu, namun tanpa memberikan rincian hukumannya.

Aktivis Thailand menyuarakan keprihatinan bahwa pengumuman itu dapat berarti dimulainya kembali penuntutan di bawah undang-undang penghinaan kerajaan yang paling keras di negara itu. Kritik terhadap monarki dapat dihukum dengan 15 tahun penjara berdasarkan undang-undang konstitusional Thailand.

Protes, yang dimulai di seluruh Thailand pada Juli, awalnya menargetkan Prayuth tetapi kemudian menyerukan agar raja lebih transparan di bawah konstitusi dan untuk membalikkan perubahan yang memberi raja saat ini kendali pribadi atas kekayaan kerajaan dan beberapa unit militer.

Lusinan pengunjuk rasa, termasuk banyak dari para pemimpin protes paling terkemuka, telah ditangkap atas berbagai tuduhan dalam beberapa bulan terakhir. Ada hampir 100 tuntutan atas pelanggaran undang-undang penghinaan kerajaan di bawah junta yang dipimpin Prayuth setelah merebut kekuasaan dalam kudeta 2014.