AS Tolak Database Perusahaan PBB di Wilayah yang Dikuasai Israel

Hermansyah
AS Tolak Database Perusahaan PBB di Wilayah yang Dikuasai Israel
Sekretaris Negara AS Mike Pompeo

Washington, HanTer - Sekretaris Negara AS Mike Pompeo pada hari Kamis (13/2/2020) waktu setempat mengatakan jika pemerintah AS tidak akan memberikan informasi untuk database perusahaan yang beroperasi di wilayah yang dikontrol Israel yang dikeluarkan kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. DIrinya menyebut bahwa kompilasi itu akan merusak upaya perdamaian di Timur Tengah.

"Amerika Serikat telah lama menentang pembuatan atau pelepasan basis data ini. Publikasi ini hanya mengkonfirmasi bias anti-Israel yang tak henti-hentinya begitu lazim di PBB. Upaya untuk mengisolasi Israel bertentangan dengan semua upaya kami untuk membangun kondisi yang kondusif bagi negosiasi Israel-Palestina yang menghasilkan perdamaian yang komprehensif dan abadi," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.

Sehari sebelumnya, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyebut terdapat 112 perusahaan yang katanya memiliki hubungan bisnis dengan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.

Seorang juru bicara Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan laporan itu bukan "daftar hitam" dan tidak dimaksudkan untuk memenuhi syarat salah satu kegiatan bisnis perusahaan sebagai ilegal.

Tetapi pembebasan itu memicu ancaman Palestina terhadap tindakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan itu, dan menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan itu bisa menjadi target boikot atau divestasi untuk menekan Israel atas permukimannya.

Pompeo, bersama dengan dua Senator AS terkemuka, menyerang pembebasannya karena potensinya membuat perusahaan memboikot target.

Sementara itu, Senator Demokrat Ben Cardin dan Senator Republik Rob Portman, yang duduk di Komite Keuangan dan Komite Hubungan Luar Negeri, menyebutnya sebagai "basis data anti-Israel, mirip dengan daftar hitam perusahaan," yang membuat perusahaan-perusahaan besar AS, termasuk General Mills dan Airbnb rentan untuk boikot.

"Dewan Hak Asasi Manusia harus menggunakan energinya untuk mendorong Israel dan Palestina untuk kembali ke negosiasi dengan niat baik. Amerika Serikat tidak tahan jika bisnis Amerika ditekan oleh entitas asing karena pekerjaan mereka di Israel, salah satu sekutu kunci kami," kata Cardin.

Amerika Serikat telah berdiri selama bertahun-tahun sebagai salah satu sekutu terkuat Israel dan bos Pompeo pada bulan lalu, Presiden Donald Trump, mengungkapkan rencana Timur Tengah yang dielu-elukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai jalan menuju perdamaian yang tahan lama. Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengecam rencana itu sebagai hadiah kepada Israel yang akan mengarah pada kekerasan.