Pasca Tewasnya Letnan Jendral Qasem Soleimani

Larijani: Trump Lakukan Kejahatan Perang, Setara Dengan Kudeta 1953

Hermansyah
Larijani: Trump Lakukan Kejahatan Perang, Setara Dengan Kudeta 1953
Ketua Parlemen Iran Ali Larijani

Teheran, HanTer - Ketua Parlemen Iran Ali Larijani mengatakan Presiden AS Donald Trump telah melakukan kejahatan yang setara dengan kudeta tahun 1953 yang direkayasa oleh Amerika Serikat terhadap pemerintah Iran yang sah Mohammad Mossadeq.

Berbicara pada sesi formal Majlis pada hari Minggu (5/1/2020), Larijani mengatakan bahwa pembunuhan yang menargetkan Komandan Letnan Jenderal Iran Qasem Soleimani, menempatkan nama Trump dalam daftar yang sama dengan kudeta 1953 dan menargetkan pesawat penumpang Iran pada tahun 1988.

"Mengutuk terorisme negara AS atas pembunuhan yang ditargetkan terhadap Komandan IRGC Iran Quds Letnan Jenderal Qasem Soleimani," tegas Larijani yang juga mengatakan bahwa kecelakaan Jumat telah mengubah keseimbangan politik baik wilayah dan komunitas internasional.

"Jenderal Soleimani adalah seorang komandan pemberani yang memainkan peran perintis dalam membela keamanan regional. Atas permintaan pemerintah Irak dan Suriah, komandan Iran membantu rakyat mereka dan menumbangkan teroris dengan rencana yang efektif," sambungnya.

Seperti diketahui, para pejabat AS menuduh bahwa Jenderal Soleimani ingin mengambil tindakan terhadap pasukan Amerika di Suriah, Irak dan Libanon, dan menambahkan bahwa tuduhan mereka tidak sah tetapi bohong.

Dia mendesak DPR AS dan orang-orang untuk tahu bahwa tuduhan Trump terhadap komandan Iran adalah kebohongan untuk menutupi kejahatan internasional yang dilakukan presiden AS terhadap komandan Iran. "Membunuh pejabat senior Iran dan Irak di bandara Baghdad adalah pelanggaran langsung terhadap Piagam PBB. Tindakan brutal presiden AS dianggap sebagai kejahatan perang," tegasnya.

Larijani berpidato pada Trump mengatakan bahwa sekretaris negaranya yang tidak sopan telah menyeretnya ke dalam sebuah rawa.

Dia memperingatkan AS agar tidak membahayakan perdamaian di kawasan itu, dengan mengatakan bahwa Pemerintah AS bertanggung jawab atas risiko perdamaian internasional.