Israel Blokir Izin Masuk Tiga Pejabat Senior Palestina Usai Mengunjungi Karim Younis

HARIANTERBIT.com - Israel telah mencabut izin masuk bagi tiga pejabat senior dari partai Presiden Palestina Mahmoud Abbas setelah mereka mengunjungi seorang warga Palestina yang baru saja dibebaskan setelah menghabiskan 40 tahun di penjara Israel.

Mahmud Al Alul, Azzam Al Ahmad dan Rawhi Fattouh mengunjungi Karim Younis di desa asalnya, Ara, di Israel utara, pasca dibebaskan pada hari Kamis setelah menjalani hukuman karena membunuh seorang tentara Israel.

"Ketiga orang itu mengambil keuntungan dari status mereka dan memasuki Israel pagi ini (Sabtu) untuk melakukan perjalanan ke rumah teroris Karim Younis," kata Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galant, dilansir dari The National, Minggu (8/1/2023).

Baca Juga: Benfica Tolak Penawaran Chelsea untuk Enzo Fernandez

Galant memerintahkan izin masuk Israel mereka dicabut sebagai respon lanjutan, tambahnya.

Balas Dendam

Langkah ini menyusul keputusan pada hari Jumat oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menahan jutaan dolar dari Otoritas Palestina dalam pendapatan yang dikumpulkan Israel atas namanya, dan untuk memberlakukan moratorium proyek-proyek konstruksi Palestina di sebagian besar Tepi Barat yang diduduki Israel.

Netanyahu mengatakan keputusan itu sebagai tanggapan atas pemungutan suara Majelis Umum PBB baru-baru ini untuk merujuk pendudukan Israel atas wilayah Palestina ke Mahkamah Internasional atas permintaan PA.

Menurut kantor berita resmi Palestina, Wafa, kabinet keamanan Israel memerintahkan alokasi sekitar 139 juta shekel atau setara 39 juta dolar dana PA untuk "korban terorisme Israel".

Baca Juga: WHO Bunyikan Alarm Peringatan Ancaman Subvarian XBB 1.5

Kementerian Luar Negeri Palestina menuduh Israel mengambil "tindakan balas dendam" terhadap warga Palestina atas langkah PBB tersebut.

"Negara-negara harus memastikan bahwa Israel menghentikan sanksi-sanksinya terhadap rakyat Palestina dan tunduk pada tatanan Internasional berbasis aturan atau bersiap untuk menerima perlakuan yang harus diterima oleh negara-negara paria," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan yang dilansir Wafa.

Netanyahu mulai menjabat akhir bulan lalu sebagai kepala koalisi dengan partai-partai ultra-Ortodoks sayap kanan dan Yahudi yang dianggap sebagai yang paling kanan dalam sejarah Israel.

Aksi Unjuk Rasa