Jerman Bergerak Maju dengan Rencana Melegalkan Penjualan Ganja

Jakarta, HanTer - Pemerintah Jerman sedang menjalankan rencana untuk melegalkan penjualan ganja untuk tujuan rekreasi, yang bertujuan untuk menyiapkan undang-undang akhir tahun ini. Kementerian Kesehatan mengatakan pada hari Senin (13/6/2022), bahwa mereka akan mulai mengadakan dengar pendapat ahli tentang berbagai aspek dari masalah ini pada hari Selasa.

Dikatakan bahwa lebih dari 200 perwakilan dari bidang medis, hukum dan lainnya akan ambil bagian, bersama dengan pejabat dari berbagai tingkat pemerintahan dan pakar internasional yang tidak disebutkan namanya.

Janji untuk melegalkan penjualan ganja yang dikendalikan kepada orang dewasa di toko-toko berlisensi adalah salah satu dari serangkaian reformasi yang digariskan dalam kesepakatan koalisi tahun lalu antara tiga partai sosial liberal yang membentuk pemerintahan Kanselir Olaf Scholz.

Mereka mengatakan rencana itu akan memastikan kontrol kualitas sekaligus melindungi kaum muda, dan sepakat bahwa "efek sosial" dari undang-undang baru akan diperiksa setelah empat tahun.

Koalisi Scholz mulai menjabat pada bulan Desember. Pada awal Mei, Menteri Kesehatan Karl Lauterbach mengatakan bahwa dia berencana untuk menyusun rancangan undang-undang pada semester kedua tahun ini setelah dengar pendapat dengan para ahli.

Lima audiensi, yang akan diadakan hingga akhir bulan ini, akan membahas langkah-langkah apa yang diperlukan untuk memastikan perlindungan terbaik bagi kaum muda dan kesehatan serta konsumen, kata tsar obat pemerintah Burkhard Blienert.

"Seperti banyak orang lain, saya telah bekerja selama bertahun-tahun untuk kami di Jerman, akhirnya mengakhiri kriminalisasi konsumen ganja dan memulai kebijakan ganja modern dan berorientasi kesehatan," katanya dalam sebuah pernyataan.

Di antara rencana liberalisasi lainnya, pemerintah telah meluncurkan upaya untuk menghapus dari KUHP Jerman larangan "mengiklankan" layanan aborsi oleh dokter. Ia juga ingin memudahkan jalan menuju kewarganegaraan Jerman, mencabut pembatasan kewarganegaraan ganda dan mengurangi usia minimum untuk memilih dalam pemilihan nasional dan Eropa dari 18 menjadi 16.

Pemerintah juga ingin menghapus undang-undang berusia 40 tahun yang mengharuskan orang transeksual untuk mendapatkan penilaian psikologis dan keputusan pengadilan sebelum secara resmi mengubah jenis kelamin, sebuah proses yang sering melibatkan pertanyaan intim. Itu akan diganti dengan "hukum penentuan nasib sendiri" yang baru.