• Rabu, 10 Agustus 2022

Pemimpin Negara Bagian India Mendorong untuk Ganti Undang Undang Berbasis Agama

- Minggu, 1 Mei 2022 | 20:45 WIB
Ketua Menteri Assam, Himanta Biswa Sarma (kiri) bersama mantan Ketua Menteri Assam Sarbananda Sonowal (kanan)
Ketua Menteri Assam, Himanta Biswa Sarma (kiri) bersama mantan Ketua Menteri Assam Sarbananda Sonowal (kanan)

Jakarta, HanTer - India harus mengganti undang-undang perkawinan dan warisan yang didasarkan pada agama dengan hukum sipil yang seragam. Hal tersebut diungkapkan kepala menteri negara bagian timur laut itu pada Minggu (1/5/2022), dengan membidik aturan yang mengizinkan pria Muslim, misalnya, memiliki empat istri.

Pemerintah berturut-turut telah menghindari mengadopsi kode tersebut karena takut membuat marah pemilih dari mayoritas Hindu India serta minoritas Muslim dan Kristen.

Tetapi anggota partai nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi dan afiliasi garis kerasnya ingin meluncurkan kode di beberapa negara bagian untuk mengukur kekuatan serangan balasan sebelum dorongan nasional.

“Mayoritas orang Muslim yang saya temui menginginkan kode sipil yang seragam,” kata Himanta Biswa Sarma, kepala menteri negara bagian Assam dan anggota senior Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di Modi.

"Tidak ada wanita Muslim yang ingin suaminya menikahi tiga hingga empat istri, tanyakan saja pada wanita Muslim mana pun dan mereka akan mendukung apa yang saya katakan," kata Himanta Biswa Sarma kepada Reuters.

Lebih dari 30 persen penduduk Assam yang berjumlah sekitar 34 juta adalah komunitas Muslim. Kode, yang bertujuan untuk menyatukan dan menerapkan hukum pribadi, akan berlaku sama untuk semua warga negara, tanpa memandang agama, jenis kelamin, jenis kelamin, dan orientasi seksual. Urusan hukum perkawinan, perceraian, dan warisan kini diatur oleh aturan agama yang berbeda.

Sarma mengatakan dia menyukai kode tersebut sebagai cara untuk mengakhiri aturan berbasis agama yang regresif dan memberdayakan perempuan Muslim yang tidak dapat dengan mudah menentang poligami di pengadilan.

Tetapi para kritikus melihat kode tersebut, yang telah muncul dalam beberapa manifesto pemilihan BJP, sebagai bagian dari upaya partai untuk memenuhi agendanya dan meningkatkan sentimen anti-Muslim.

“Tidak perlu bagi pemerintah untuk memperdebatkan praktik agama Islam. Kami tidak menentang beberapa tradisi regresif yang dianut oleh umat Hindu,” kata SM Siddiqui, seorang profesor studi Islam di ibukota keuangan Mumbai.

Halaman:

Editor: Hermansyah Terbit

Artikel Terkait

Terkini

X