• Minggu, 3 Juli 2022

Puan Maharani : Larangan Ekspor CPO Harus Mampu Jawab Kelangkaan Minyak Goreng dan Stabilkan Harga

- Jumat, 29 April 2022 | 12:53 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani

Jakarta, HanTer - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Ia berharap agar kebijakan ini bisa menjadi solusi terhadap permasalahan minyak goreng selama ini.

“Larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini harus dapat menjawab kelangkaan minyak goreng dan juga menstabilkan harga,” kata Puan, Kamis (28/2/2022).

Kebijakan larangan ekspor itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022, yang sifatnya sementara. Larangan ekspor tersebut mulai berlaku hari ini mencakup minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), RBD Palm Oil, RBD Palm Olein dan Used Cooking Oil.

Baca Juga: Airlangga Lepas 20 Bus Program Mudik Gratis Partai Golkar

Larangan sementara Ekspor juga berlaku atas pengeluaran dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) untuk tujuan ke luar daerah pabean. Puan menilai aturan ini merupakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Sudah berbulan-bulan masyarakat kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Maka sudah menjadi kewajiban Negara memprioritaskan kebutuhan dalam negeri,” ujarnya.

Puan meminta agar pengawasan larangan ekspor tersebut dilakukan secara maksimal. Baik oleh Bea Cukai, maupun stakeholder terkait lainnya.

Baca Juga: Anies Serahkan Bansos Kebutuhan Dasar Jelang Lebaran

“Kebijakan larangan CPO akan berdampak terhadap pemasukan dan Devisa Negara, serta berpengaruh kepada petani sawit. Jangan sampai pengorbanan ini menjadi sia-sia dengan tidak optimalnya pengawasan,” tutur Puan.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X