Banyak Jalan Rusak di Indonesia, KPK Bidik Para Kepala Daerah dengan Harta Kekayaan Fantastis

- Jumat, 19 Mei 2023 | 21:13 WIB
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri  (PMJ News)
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri (PMJ News)

HARIANTERBIT.com - Banyaknya kerusakan sejumlah ruas jalan di beberapa provinsi di Indonesia, belakangan ini tengah menjadi perbincangan.

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah pusat akan memberikan bantuan anggaran terhadap infrastruktur jalan yang rusak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah melakukan kajian perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan, pada periode 2017. Kajian itu difokuskan pada pembangunan dan preservasi jalan.

Baca Juga: Din Syamsuddin: Hary Tanoe Mainkan Politik Identitas, Sebut Warga Tionghoa Dukung Capres Pilihan Jokowi

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK Ali Fikri yang mengatakan bahwa, "Temuan kajian menunjukkan kasus korupsi pada penyelenggaraan jalan didominasi adanya suap dan penyalahgunaan kewenangan, serta perbuatan curang oleh pemborong/pengawas dan penerima pekerjaan, serta penyelenggara negara selaku pengurus/pengawas yang ikut dalam pemborongan dan ijon pekerjaan," ujar Ali kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis 18 Mei 2023.

Lanjutnya berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 menunjukkan, dari 546.116 KM jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten-kota di Indonesia, 174.298 KM jalan mengalami rusak dan rusak berat, atau sekitar 31 persen. Sisanya, 139.174 KM jalan dalam kondisi sedang dan 232.644 KM jalan dalam kondisi baik.

Baca Juga: Lapor Pak Erick, Komisaris BUMN Gaduh di Medsos Sebar Fitnah soal Tersangka Johnny Plate dan Anies Baswedan

"Data tersebut memperlihatkan bahwa jalan dengan kondisi baik belum menyentuh angka 50 persen. Padahal jalan yang berfungsi dengan baik dapat berkontribusi menurunkan biaya produksi-distribusi barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, meningkatkan mobilitas warga, serta turut menarik investor untuk peningkatan daya saing dan penggerak roda ekonomi Indonesia," ulasnya.

Menurut Ali, capaian pembangunan kondisi jalan tidak selaras dengan besaran anggaran yang telah dialokasikan pemerintah setiap tahunnya dan pada 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelontorkan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan jalan, sebanyak Rp 125,18 triliun.

Baca Juga: Muncul Nama Kabareskrim dan Haji Isam dalam Kasus Dugaan Gratifikasi Wamenkumham, Ini Kata KPK

"Sedangkan di tahun sebelumnya, pagu anggaran yang diberikan mencapai Rp 143,5 triliun (2021) dan 125,9 triliun (2022). Ali menyebut, besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan, justru dijadikan lahan basah tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan lewat beberapa kasus korupsi terkait pembangunan infrastruktur jalan yang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rentang tahun 2015 hingga 2022," ulasnya.

Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa ini mengungkapkan, beberap kasus korupsi pembangunan jalan yakni, kasus korupsi di Kabupaten Bengkalis pada 2022. Perkara itu melibatkan suap terkait proyek pembangunan jalan.

Baca Juga: Tak Mampu Usut Kasus Tambang Terkait Ismail Bolong dan Kabareskrim, Kapolri Listyo Sigit Disebut Lemah

Kedua, pada 2017 terjadi suap terkait dana peningkatan ruas jalan Kemiri-Depapre di Provinsi Papua. Kasus ketiga dan keempat terjadi pada 2016, yakni suap terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan perawatan jalan di Sumatera Barat, serta modus berupa pengusulan kegiatan pelebaran jalan Tehoru-Laimu dalam kegiatan pekerjaan konstruksi jalan Werinama-Laimu.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X