Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 06 Desember 2017 18:54 WIB

Kemenpora Prihatin Pemuda Jaman "Now" Kurang Kesempatan Berpolitik

Jakarta, HanTer - Kemenpora merasa prihatin dengan berkurangnya kesempatan berpolitik yang dimiliki pemuda di jaman sekarang (now). Hal demikian dikemukakan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora, DR Asrorun Niam Sholeh, pada Workshop Koordinasi Strategis Lintas Sektoral Bidang Pelayanan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Deputi II Kemenpora di Hotel Sunlake, Sunter, Jakarta Utara.
 
Dia mengatakan, perkembangan jaman now, ternyata banyak peraturan pemerintah yang tidak mengarusutamakan kepemudaan. “Misalnya dalam kesempatan berpolitik untuk mencalonkan anggota DPP, usia minimum adalah 30 tahun. Ini menunjukkan kesempatan berpolitik kaum muda menjadi berkurang,” tegasnya Rabu (6/12/2017).
 
Menurut dia, pelayanan kepemudaan melibatkan banyak aktor, sehingga diperlukan upaya sinergi lintas bidang atau sektor untuk membagi tugas dan kewenangan agar tidak tumpang tindih.
 
Hal senada dikemukakan Sesdep II, Bidang Pengembangan Pemuda, Imam Gunawan. Dengan kondisi yang terjadi sekarang, bisa dikatakan kalau hak kaum muda telah dirampok, dan ini menurutnya sangat disayangkan. 
 
“Dulu, ada pemuda atau pemuda yang berusia belasan tahun, sekitar 16 tahun, bisa menjadi anggota DPR. Ini membuktikan bahwa ada pemuda yang usianya di bawah 30 tahun, ternyata memiliki kualitas yang jempolan. Kita tak mau kaum muda yang ternyata pintar, harus dikebiri,” tegas Imam.
 
Karenanya dia berharap banyak dari Perpres No 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayan Kepemudaan. “Perpres ini merupakan awal dimulainya era baru dalam pelayanan kepemudaan. Perpres ini yang akan menggerakkan segenap pemangku kepentingan menuju target capaian pelayanan terukur yang hasilnya untuk meningkatkan kemampuan pemuda. Peningkatan kapasitas pemuda merupakan hal penting untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai sektor,” ujar Imam,
 
Terkait dengan hal tersebut, Deputi Pemberdayaan Pemuda, Prof Faisal Abdullah mensinyalir, pembatasan terhadap pemuda dibidang politik sudah berlangsung selama 7 tahun terakhir.
 
“Kondisi seperti itu disinyalir sudah berlangsung selama 7 tahun terakhir. Ini menunjukkan telah terjadi kerakusan terhadap kaum muda dalam berkiprah," ujar Prof Faisal Abdullah.
 
Karenanya dia berharap koordinasi lintas sektoral pelayanan kepemudaan dapat memperhatikan hak-hak pemuda. Mulai dari pemberdayaan, hingga pengembangan pemuda.
 
Disisi lain, Dr. Subandi Sardjoko dari Bappenas menjelaskan, ke depannya hanya pemuda yang memiliki kreativitas tinggi yang bakal mampu melawan perkembangan jaman. “Ke depan, tenaga ahli semacam teler, tidak akan dianggap lagi. Liat saja sekarang, jalan tol tak lagi memakai tenaga manusia. Begitu juga dengan bidang pekerjaan yang lain. Pemuda yang memiliki kreativitas tinggi yang nantinya mampu melawan perkembangan jaman,” tukas Subandi.
 
Ada beberapa langkah untuk menjalin kemitraan strategis agar rencana aksi nasional pelayanan kepemudaan dapat berjalan efektif melalui kemitraan dengan tim ahli atau konsultan atau  UNFPA (PBB). 
 
Diantaranya adalah pengkajian konsep dan instrumen youth mainstreaming termasuk anggatan berbasis pemuda, penyiapan konsep rencana aksi daerah agar selaras dengan kebijakan nasional  kepemudaan Indonesia, pengkajian instrumen pengukuran tingkat keberhasilan koordinasi berbasis outcome dan impact atau Index Pembangunan Kepemudaan. 


(Hermansyah)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats