Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 19 Juli 2018 17:06 WIB

Pemerintah Beri Tambahan Modal Rp54 Triliun, PGN Resmi Jadi Anak Perusahaan Pertamina

Jakarta, HanTer-- Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina. Melalui peraturan ini, pemerintah menambah penyertaan modal negara ke Pertamina dalam bentuk pengalihan saham seri B milik pemerintah di dalam tubuh PT Perusahaan Gas Negara (Persero).

Terkait langkah pemerintah yang menjadikan PGN menjadi anak perusahaan PT Pertamina (Persero), pemerintah sudah melakukan langkah nyata dengan memberikan tambahan modal langsung sebesar Rp 54 triliun (noncash Rp38 triliun berupa pengalihan saham pemerintah di PGN dan cash Rp16,6 triliun dari proses integrasi pertagas ke PGN).

Seperti diketaui PGN adalah BUMN sebagaimana 20 BUMN Tbk yang terdaftar di pasar modal, dan saat ini sudah terkonsolidasi 100% asetnya dalam Pertamina Pada bulan Mei Pemerintah sudah sepakat menambah subsidi solar sekitar Rp7 triliun. Dan saat ini bahkan sedang dalam membahas penambahan kembali menjadi Rp10 triliun selisih yang terjadi karena peningkatan ICP. Dengan demikian, dari nilai saja Pemerintah sudah mengucurkan Rp68 triliun ke Pertamina.

"Dengan PGN jadi anak perusahaan Pertamina maka Pertagas walau diambil PGN tetap adalah milik Pertamina karena PGN berdasarkan PP 6 tahun 2018 sudhh ditetapkan sebagai anak perusahaan Pertamina,” kata pengamat kebijakan publik Zulfikar Ahmad dihubungi di Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Dampak Plus Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesia Club, Gigih Guntoro berpendapat, pembentukan holding migas memiliki dampak plus, memperkuat performa holding dalam melakukan ekspansi bisnis kedepan. Namun holding migas ( Pertamina, PGN, dan Pertagas) harus dibedah satu persatu karena ketiga perusahaan tersebut tidak memiliki performa sama.

“Misalnya terkait utang. Jika pernyertaan modalpun digelontorkan tentu juga tidak akan menambah performa holding. Bahkan penyertaan modal ini pun karena ada jaminan aset dari ketiga perusahaan tersebut. Jika iya bahwa holding tetap akan terjerat utang,” paparnya dihubungi Harian Terbit, Kamis.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Melalui peraturan ini, pemerintah menambah penyertaan modal negara ke Pertamina dalam bentuk pengalihan saham seri B milik pemerintah di dalam tubuh PT Perusahaan Gas Negara (Persero).

Berdasarkan beleid yang dikutip Jumat (9/3), saham seri B yang dialihkan dari PGN ke Pertamina tercatat sebesar 13,8 miliar lembar saham dengan nilai PMN yang ditetapkan Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan pengalihan saham seri B, maka negara melakukan kontrol atas PGN dengan tetap memegang saham seri A dwi warna, yang artinya pemerintah masih memiliki kewenangan untuk mengusulkan dewan komisaris, direksi, dan memiliki hak atas rencana bisnis perusahaan.

Karena pengalihan ini, maka kini PGN kehilangan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan hanya berstatus sebagai Perseroan Terbatas semata. Dengan demikian, PGN kini harus tunduk pada aturan yang terdapat di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina menjadi pemegang saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk," jelas Jokowi melalui beleid tersebut.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menjelaskan, langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan Menteri Keuangan mengenai nilai saham dan Menteri BUMN untuk melakukan akta pengalihan. Nanti, PGN tidak akan membuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas pengalihan ini, namun Pertamina akan menggelar RUPS sekaligus penyerahan akta pengalihan. "Nanti tunggu jadwal Menteri Keuangan, seminggu dua minggu ini," jelas Fajar.

(Danial)


comments powered by Disqus