Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 19 Juli 2018 15:55 WIB

Akuisisi Pertagas Oleh PGN Ancaman Kedaulatan Energi Nasional

Jakarta, HanTer - Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy (SPPGE) menyebut bakal ada ancaman kedaulatan energi nasional jika ada akuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Oleh karena itu SPPGE menolak akuisisi dan lebih memilih sinergi antar kedua perusahaan yang bergerak di gas tersebut. 
 
Ketua Umum SPPGE Bagus Bramantio mengatakan, pihaknya menolak akuisisi Pertagas oleh PGN karena Pertagas adalah anak perusahaan Pertamina yang kepemilikan saham Pertamina di perusahaan tersebut sebesar 100%. Sedangkan PGN merupakan perusahaan yang 43% sahamnya dimiliki publik, dimana 82% saham publik tersebut sudah jatuh ke tangan investor asing.
 
"Oleh karenanya 35% PGN milik Asing!," tegas Bagus saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/2018).
 
Bagus menuturkan, saat ini tingkat kesehatan perusahaan, produktifitas dan profitabilitas Pertagas lebih baik dibandingkan dengan PGN. Oleh karenanya sangat aneh ketika Pemerintah justru melego kepemilikan 51% saham Pertamina di Pertagas kepada perusahaan publik. Valuasi saham Pertagas rentan terhadap permainan rekayasa oknum pemburu rente dan pihak swasta atau asing yang berkepentingan dalam mengeruk keuntungan bisnis nasional.
 
"Keputusan untuk mengambil langkah akuisisi dari 3 (tiga) opsi aksi korporasi (merger, inbreng dan akuisisi) terkesan terburu-buru, tidak transparan dan tanpa kajian yang komprehensif," paparnya.
 
Lebih lanjut Bagus mengatakan, akuisisi perusahaan yang sepenuhnya milik BUMN kepada perusahaan publik ini berdampak pada adanya transfer profit secara bottom line kepada asing. Sehingga hak atas kepemilikan aset yang sebagian beralih kepada asing, dan dalam jangka panjang merupakan ancaman terhadap kedaulatan energi nasional. Oleh karenanya SPPGE menolak adanya akuisisi Pertagas oleh PGN.
 
Sementara itu Sekjen SPPGE Indra Mantik Oentara mengatakan, Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) juga keberatan terkait skema penjualan Pertagas kepada PGN yang disampaikan baik secara formal maupun informal oleh jajaran Direktur Pertamina. Karena secara legal, proses akuisisi Pertagas saat ini bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana perbuatan hukum dalam proses penggabungan atau pengambilalihan Perseroan wajib memperhatikan kepentingan karyawan (reff Pasal 126 ayat (1)).
 
"Dalam hal ini aspirasi Pekerja Pertagas praktis tidak mendapat tempat dalam aksi korporasi," paparnya.
 
Indra menuturkan, FSPPB atas nama pekerja Pertamina telah menyampaikan potensi kerugian negara kepada Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Kamis (28/6/2018 ) terkait SK Menteri BUMN No.39/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas Anggota Direksi Pertamina. Karena dalam SK tersebut maka pemegang saham di atas telah menghilangkan jabatan Direktur Gas, Energi Baru Terbarukan di Pertamina.
 
"Hilangnya jabatan Direktur Gas, Energi Baru Terbarukan di Pertamina menjadi pertanyaan besar atas pemenuhan visi Pertamina dalam mengelola sumber daya energi baru terbarukan, termasuk posisi Pertamina saat ini sebagai induk," jelasnya.
 
Indra menuturkan, visi Pertamina ke depan adalah sebagai perusahaan energi kelas dunia. Apalagi Indonesia memiliki sumber daya energi baru terbarukan sangat besar sehingga bisa menjadi backbone dalam ketahanan energi di masa depan. FSPPB atas nama pekerja Pertamina juga telah melayangkan gugatan PTUN atas SK tersebut. Dengan mencermati kondisi-kondisi tersebut diatas maka SPPGE secara tegas menolak aksi akuisisi Pertagas oleh PGN berkedok aksi korporasi.
 
"Kami juga menuntut agar penandatanganan Conditional Sales Purchase Agreement (CSPA) antara PT PGN dengan PT Pertamina tanggal 29 Juni 2018 dibatalkan serta seluruh proses akuisisi tersebut dihentikan. SPPGE menuntut dibentuk kembali Direktorat Gas, Energi Baru Terbarukan di Pertamina sebagai bukti keseriusan Pemerintah dalam mendorong Pertamina sebagai leader Holding Migas dan pengembangan energi bersih sebagai sumber utama kedaulatan energi masa depan bangsa," pungkasnya.

(Safari)


comments powered by Disqus