Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 17 Mei 2018 13:38 WIB

Pemerintah Impor Beras 500.000 Ton, Siapa yang Diuntungkan?

Jakarta, HanTer - Rencana pemerintah melakukan penambahan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand, kerap menuai kritik. Berbagai kalangan menanggapi negatif rencana tersebut.
 
Adapun hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membenarkan pemberitaan pada laman The Voice Of Vietnam Online (vov.vn), yang menyebutkan bahwa Perum Bulog telah menandatangani kontrak untuk melakukan pembelian beras sebanyak 300.000 ribu ton dari Vietnam dan 200.000 dari Thailand.
 
"Iya, betul. Itu pemasukan April hingga Juli 2018,” kata Enggartiasto, di Jakarta, Rabu (16/5/2018).
 
Chairman Asosiasi Makanan Vietnam (VFA) Nguyen Ngoc Nam membenarkan laporan itu. Nguyen menyatakan, Perum Bulog telah mengundang The Vietnam Northern Food Corporation dan The Vietnam Southern Food Corporation untuk menyuplai beras itu. Kontrak tesebut akan direalisasikan pada periode April hingga Juli 2018.
 
"Itu keputusan rakor, bukan keputusan saya. Kemudian Bulog yang melaksanakan. Ini untuk menambah cadangan beras pemerintah setidaknya hingga tahun depan. Jika tidak ada impor sejak awal, maka kita akan defisit," kata Enggartiasto.
 
Sebelumnya, pada awal tahun 2018, pemerintah juga telah memutuskan untuk mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand sebanyak 500.000 ton untuk memperkuat stok pemerintah dan menekan harga komoditas tersebut yang pada saat itu mencapai Rp13.000 per kilogram
 
Stok Perum Bulog pada 14 Mei 2018 tercatat sebanyak 1.262.782 ton. Sebanyak 453.787 ton merupakan beras asal impor dan stok komersial sebanyak 106.186 ton. Sementara sisanya merupakan hasil dari serapan Perum Bulog sejak awal 2018.
 
Tak Mau Susah
 
Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra) Agus Chaerudin, ‎mengkritik tindakan pemerintah yang dinilainya tidak mau susah dengan mengambil keputuan untuk mengimpor beras. 
 
"Kadang bingung ‎juga melihat tindakan pemerintah yang kerap melakukan importasi namun tidak memperbaiki kondisi di dalam negeri. Ada apa dengan pertanian kita?," katanya di Jakarta, Rabu (16/5/2018).
 
Ia mengungkapkan, praktik importasi bisa dilakukan jika produksi produk memang tidak ada. Namun, seharusnya pemerintah bisa belajar dari pengalaman tersebut dan mengantisipasinya.
 
"Saya lihat pemerintah tidak mau susah, dan mengambil keputuan dengan mudah. Indonesia kan luas, seharusnya dipersiapkan pemerataan, manajemen stok, dan basis produksinya," ujar dia.
 
Dia menambahkan, Indonesia adalah negara yang tidak terlalu kaya, namun mengalami defisit yang terlalu banyak akibat impor. Ia khawatir, terhadap efek terburuk jika pemerintah terus-menerus mengimpor yakni dapat membuat  Indonesia menjadi ketergantungan.
 
Yang Diuntungkan?
 
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, mempertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan rencana pemerintah mengimpor beras. ‎Ia justru menilai, keputusan itu ada hubungannya dengan pemilihan umum (Pemilu).
 
"Jadi pertanyaannya buat apa impor? Jadi potensial dicurigai macam-macam, khususnya untuk mencari dana segar untuk kepentingan politik. Karena harga beras domestik jauh lebih mahal dibanding beras dunia. Ketika kita impor bukan rugi, tapi untung. Jadi ketika pemerintah mengimpor itu siapa yang diuntungkan," katanya di Jakarta.

(Sammy)


comments powered by Disqus