Di Publish Pada Tanggal : Minggu, 15 Oktober 2017 07:30 WIB

Dinilai Banyak Kekeliruan, Berbagai Kalangan Diimbau Cermat dan Objektif Dalam Membaca Data Pangan

Jakarta, HanTer - Adanya isu terkait minimnya kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam tiga tahun terakhir kerap mengemuka.

Namun, pandangan berbeda dikemukakan oleh Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi.

Berdasarkan pengamatannya, banyak yang keliru dalam membaca data pertanian. Dia mencontohkan dengan kasus impor beras dan jagung.

"Impor jagung tahun ini, kan bukan jagung untuk makan ternak, tapi jagung untuk bahan pemanis yang kayak Tropicana Slim, itu kan diimpor," terangnya di Jakarta, Sabtu (14/10/2017) malam. 

Gandhi menduga, intensnya kritik tersebut dialamatkan ke Kementan, lantaran sekarang sudah mulai memasuki tahun `politik`. Terlebih, pertanian menjadi `komoditas` strategis.

"Soviet runtuh juga gara-gara pangan. Nah, ini salah satunya, kita, masyarakat, harus cermatlah melihat sekarang, menilai," tandasnya.‎

Dirinya sekaligus mengimbau para pengamat, baik politik maupun pertanian, untuk tak `terprovokasi` hingga akhirnya terpolarisasi ihwal agraria.

"Saya minta kepada para pengamat politik atau pengamat pertanian, jangan mau terbawa. Kita katakan bagus, kalau bagus," sambung dia.

Ia menilai, hasil dari kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam tiga tahun terakhir terlihat ke arah perbaikan.

Hal tersebut tercermin dari membaiknya angka kelaparan dan kemiskinan di tanah air, sebagaimana filosofi pertanian yang bertujuan mengentaskan dua permasalah tersebut.

"Nah, kita lihat saja, kalau saya, indikatornya sederhana, kebijakan Kementerian Pertanian, apapun kebijakannya asalkan dia bisa mengurangi angka kemiskinan dan juga angka kelaparan, itu sudah baik," ujar dia.

Tujuan tersebut pun selaras dengan isi Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan PBB pada 2012 silam. Karenanya, Gandhi mendukung keputusan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang mengubah postur belanja (refocusing budget) Kementan.

Dari awalnya mayoritas pos pengeluarkan untuk pengadaan-pengadaan kebutuhan kantor, menjadi yang mengarah ke petani langsung, seperti bantuan benih dan pupuk serta alat dan mesin pertanian (alsintan). Begitu pula dengan penerapan harga acuan.

Pasalnya, melalui dua terobosan tersebut, pemain (middleman) sudah tak `berkutik` dan tata niaga pertanian mulai membaik sekaligus membenahi stuktur kelembagaannya.

"Berarti, sudah banyak yang dipotong, ya, kan?," kata pengajar Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan (ESL) IPB itu.

Gandhi sekaligus mengapresiasi adanya program Kartu Tani. Program itu menurutnya, langsung menyentuh para petani karena langsung diberikan kepada petani untuk membeli kebutuhan berproduksi sehingga tak lagi melalui koperasi.

"Yang kita tahu sekarang secara kelembagaan, bisa kita pertanyakan kredibilitasnya, karena belum dimanfaatkan secara optimal. Biasanya, kan seperti itu dari beberapa penelitian yang saya lakukan," ucapnya.

Jebolan IPB ini juga mengapresiasi sikap Menteri Amran yang mengajak pemuda penyuluh independen dan berbagai perguruan tinggi untuk mengawal program Kementan. Dasarnya, terobosan tersebut bakal bermuara pada data pertanian yang objektif, lantaran turut dinilai pihak luar Kementan.

Kelak menurutnya, akan diketahui apakah berbagai bantuan yang diberikan pemerintah melalui Kementan diterima petani gurem atau pengusaha.

"Sebelum Pak Amran, `wasit` kurang bermain, tidak ada pihak independen yang bisa menjaga, apakah betul dana yang dikeluarkan Kementerian Pertanian itu tepat sasaran atau tidak," ungkapnya.

Meski demikian, Gandhi berharap Kementan mengawasi dan mengevaluasi kegiatan tersebut, khususnya memastikan penerima bantuan serta Kartu Tani merupakan petani yang layak dan tepat. Begitu pun soal harga bibit yang dipatok.

"Nah, Kementerian Pertanian beli bibitnya sesuai enggak? Kadang-kadang, di situ yang kita kurang lihat untuk mengkritisinya," bebernya. 

Dirinya pun berharap Kementan mengoptimalkan lahan `tidur` untuk dimanfaatkan petani. Sebab, kepemilikan lahan di Indonesia cenderung dikuasai konglomerat, sedangkan luas areal garapan petani sangat kecil.

(Sammy)


comments powered by Disqus