Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 11 Oktober 2017 20:24 WIB

Tunggak Iuran Rp282 Miliar, 3.407 Perusahaan di Jaksel Bakal Ditindak

Jakarta, HanTer - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyerahkan 3.407 nama perusahaan yang menunggak iuran kepesertaan pegawainya dalam program jaminan sosial tenaga kerja, kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta.

Tidak tanggung-tanggung, total tunggakan ribuan perusahaan yang berdomisili di Jakarta Selatan itu mencapai Rp282,9 miliar.

Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Menara Jamsostek, Agoes Masrawi mengatakan, penyerahan piutang ini dilakukan karena upaya BPJS Ketenagakerjaan mengimbau dan mengedukasi ribuan perusahaan tersebut untuk membayarkan iuran pegawainya tidak ditanggapi.

"Kami sudah surati perusahaan, juga kunjungi agar mereka segera membayar, tapi tidak digubris. Sekarang kita limpahkan ke Disnaker, agar diproses lebih lanjut,” kata Masrawi dalam acara Penyerahan Piutang Iuran BPJS Ketenagakerjaan se-Jakarta Selatan kepada Suku Dinkertrans Jakarta Selatan, di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Selain Disnaker, sambung Masrawi, BPJS Ketenagakerjaan juga telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Upaya kerja sama ini dilakukan agar perusahaan patuh memenuhi hak-hak karyawannya. Apalagi, hal ini telah diatur dalam undang-undang.

Menurut dia, penunggakan iuran kepesertaan Jamsos Tenaga Kerja akan merugikan para pekerja. Sebabnya, para pekerja menjadi tidak dapat mengklaim bila terjadi kecelakaan ataupun kematian akibat sikap perusahaan tersebut.

Sanksi

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, Priyono mengaku kaget besarnya jumlah tunggakan iuran ribuan perusahaan tersebut. Untuk itu, ia memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengecekan hingga teguran kepada setiap perusahaan agar segera memenuhi kewajibannya.

"Ini (tunggakan) jumlah yang cukup banyak, saya minta dicek betul satu persatu perusahaan. Jangan-jangan malah ada yang sudah tutup, tapi tidak diketahui,” ujarnya.

Sementara, Kepala Suku Dinakertrans Kota Jakarta Selatan, Sudrajad menyatakan, jaminan sosial tenaga kerja adalah hak warga Indonesia, khususnya para pekerja. Dengan begitu, penunggakan iuran adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.

Karenanya, Sudrajad berjanji akan menindak 3.407 perusahaan penunggak iuran tersebut. Sejumlah sanksi bagi perusahaan yang tetap abai juga disiapkan mulai dari sanksi administratif hingga ancaman tidak mendapatkan pelayanan publik. “Kita akan tegur dan minta tanggapan, kemudian penindakan. Jika tidak, kita akan layangkan surat agar tidak mendapatkan pelayanan publik,” tegasnya.

Serahkan JHT

Dalam kesempatan itu, Kakacab BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Menara Jamsostek, Agoes Masrawi juga menyerahkan pencarian Jaminan Hari Tua (JHT) senilai Rp2,6 miliar kepada R. Hario Soeprobo yang merupakan mantan direktur di First States Investment Indonesia.

Disela penyerahan JHT, Hario mengimbau para pekerja di Indonesia agar bisa merancang hari tua yang sejahtera dengan persiapan yang lebih dini. Salah satunya melalui investasi dan mengikuti program JHT yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

 

(Arbi)


comments powered by Disqus