Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 05 Desember 2017 22:50 WIB

Pendaftaran Calon Tuan Rumah PON Dikenai 1 Miliar, Menpora Segera Panggil KONI

Jakarta, HanTer - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku terkejut ketika mendengar adanya pungutan yang dilakukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat kepada setiap wilayah yang ingin mengajukan diri sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. 
 
Pasalnya, pungutan administrasi tersebut terbilang besar karena setiap calon tuan rumah yang melakukan pendaftaran wajib menyetor uang sebesar Rp6 miliar. Dari jumlah tersebut, terinci Rp1 miliar untuk pendaftaran dan sisanya sebagai deposit atau uang jaminan. 
 
Nantinya Rp5 miliar akan dikembalikan KONI apabila wilayah tertentu gagal menjadi tuan rumah PON 2024. Dimana saat ini masih terjadi proses bidding yang dilakukan enam provinsi, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan, sedangkan yang 1 miliar lainnya tak kembali lantaran sebagai uang pendaftaran.
 
Melihat adanya penarikan uang sebagai salah satu syarat yang diberlakukan KONI, Imam cukup terkejut. Ia pun akan meminta penjelasan dari KONI Pusat terkait sejumlah persyaratan itu. Seharusnya, lanjut dia, penunjukkan tuan rumah harus didukung dengan kesiapan venue dan fasilitas penunjang lain di wilayah tersebut.
 
"Itu sama sekali tidak jadi kebijakan pemerintah. (Kebijakan -red) itu murni (dari -red) KONI. Mestinya tidak boleh. Coba cari hal lain yang lebih kualitatif. Apakah mungkin setiap calon tuan rumah mengajukan bidding harus ada prasyarat stadion berstandar apa, GOR nya dimana, wisma atletnya," kata Imam disela jumpa pers Journalist Games II di Media Center Kemenpora, Selasa (5/12/2017) kemarin.
 
"Saya kira lebih kualitas seperti itu. Jangan soal uang. Mungkin saja kalau soal uang pemerintah daerah bisa dianggarkan. Tapi kalau diluar anggaran nanti seperti apa? Menurut saya lebih ke kualitatif saja," sambung politisi PKB kelahiran Bangkalan, Madura. 
 
Demi meluruskan dan mengetahui lebih detail hal tersebut, Menpora pun segera menjadwalkan untuk memanggil KONI Pusat. "Saya akan menyegerakan (untuk memanggil Pengurus KONI Pusat -red). Bila dibilang syarat yang salah, menurut saya iya," tegas Imam.
 
Seperti diketahui, KONI Pusat baru saja menutup pendaftaran kepada setiap wilayah yang ingin mengajukan diri menjadi calon tuan rumah PON 2024 pada 30 November lalu. Namun ada pro kontra dimana Sumatera Barat dilaporkan baru mengajukan pendaftaran pada Senin (4/12/2017).
 
Dan tentu itu menyalahi aturan yang telah dibuat. Mereka membantah Sumbar terlambat mendaftar karena pendaftaran telah ditutup Kamis (30/11/2017) lalu. Pasalnya surat pendaftaran sudah diserahkan oleh perwakilan Sumbar di Jakarta pada 30 November 2017 malam sebelum proses pendaftaran ditutup. 
 
Hal itu ditegaskan Syaiful SH, M Hum selaku Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat. "Jadi kami sekarang (kemarin -red) hanya meresmikan saja dan melengkapi berkas syarat pencalonan. Kami baru bisa datang sekarang karena waktu itu pesawat terus mengalami penundaan. Esoknya libur sampai Minggu. Makanya baru sekarang kami datang," jawab dia.
 
Sebelumnya disebutkan Wakil IV Ketua Umum KONI Pusat K Inugroho, bahwa daerah yang mendaftar sebagai calon tuan rumah PON membayar uang pendaftaran sebesar Rp 1 Milyar dan menyerahkan uang jaminan senilai Rp 5 Milyar. “Kalau tidak terpilih maka uang jaminan itu akan kembali ke daerah yang memberikan," pungkasnya. 


(Eka)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats