Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 20 Maret 2018 14:06 WIB

Putusan Sela PTUN: Sudding Tetap Sekjen Hanura dan Berlaku Kepengurusan Lama

Jakarta, HanTer - Hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) mengabulkan permintaan Partai Hanura kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M. HH-01.AH.11.01 tahun 2018. Surat ini mengesahkan kepengurusan Partai Hanura di bawah Oesman Sapta Odang (OSO).
 
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Didi Apriadi mengatakan, putusan sela PTUN ini membuat SK Kemenkumham kubu OSO tidak berlaku. "Dengan begitu harus kembali kepada SK Hanura yang lama di mana pada saat itu struktur kepengurusan Hanura adalah OSO-Sudding," ujar Didi di Jakarta, Senin, (19/3/2018).
 
Keluarnya putusan sela ini, menurut Didi, diharap bisa menghentikan seluruh permasalahan yang dihasilkan dari dualisme kepengurusan Hanura. "Dalam hal ini termasuk pemecatan, PAW, dan penyitaan aset kantor Hanura yang terjadi di beberapa daerah bisa dihentikan," tegas Didi.
 
Sebelumnya,  Hanura kubu Sudding menggugat SK kepengurusan dari Kementerian Hukum dan HAM kubu Oesman Sapta ke PTUN DKI Jakarta. Untuk keperluan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum  (KPU) juga menerima kepengurusan Hanura kubu Oesman Sapta.
 
Kuasa hukum Hanura kubu Daryatmo, Adi Warman mengatakan putusan sela bernomor: 24/G/2018/PTUN-JKT tertanggal 19 Maret 2018 ini membuat pelaksanaan SK Kemenkumham milik OSO tidak berlaku. SK Nomor 1 Tahun 2018 ini tentang restrukturisasi, reposisi, dan kepengurusan DPP Partai Hanura. "Sampai putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap," ujarnya.
 
"Permohonan penundaan 19 Maret, tadi dikabulkan jam 14.30 WIB. Berjumlah sekitar 28 halaman. Intinya, menunda pelaksanaan SK 01 ketua umumnya OSO (Oesman Sapta Odang dan (Hery Lontung) Siregar. Kembali ke SK 22, ketumnya OSO dan (sekjen) Sudding," kata Adi.
 
Adi menjelaskan, pengadilan mempertimbangkan keadaan yang dinilai mendesak yakni terkait pencalonan anggota legislatif di Pemilu 2019. 
 
Dengan adanya putusan sela ini, lanjut Adi, maka posisi penggugat untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif melalui Hanura terjamin. Selain itu, putusan sela ini juga menjaga agar aset partai tidak dikuasai kubu OSO-Hery Lontung. 
 
Dengan adanya putusan ini, Adi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melayani permintaan Hanura dengan kepengurusan OSO-Hery terkait kebutuhan penyelenggaraan pemilu. 
 
"Kami akan datangi KPU, Bawaslu, DPR, dan Presiden untuk tak melayani atau menerima atau memfasilitasi orang yang mengaku Hanura yang ketuanya OSO dan (sekjennya) Hery Lontung Siregar, kecuali OSO dan Sarifuddin Sudding," pungkasnya. 


(Anugrah)




Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats