Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 14 Maret 2018 22:01 WIB

Masalah Geografis, Perkuliahan Daring Dianggap Solusi

Jakarta, HanTer - Pemerintah berencana meningkatkan penggunaan sistem pembelajaran dalam jaringan di tingkat universitas guna memperbesar persentase kenaikan Angka Paritisipasi Kasar Perguruan Tinggi yang rerata pertumbuhannya hanya mencapai 0,5% setiap tahunnya.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menjelaskan, sistem pembelajaran dalam jaringan memungkinkan pemerintah untuk mengawasi standarisasi modul pelajaran yang disertakan dalam pendidikan.

Penggunaan teknologi pendidikan daring ini, kata dia, juga dianggap salah satu solusi mengatasi ketidakmerataan akses pendidikan akibat kondisi geografis berupa negara kepulauan.

“Kita akan bangun Cyber University untuk melakukan review terhadap modul yang dimasukkan ke dalam sistem online learning supaya memenuhi standar mutu yang ditetapkan,” ujarnya, dikutip Rabu (14/3/2018).

Dia mengatakan, pemerintah telah menggalakkan sistem pembelajaran daring sejak 2017 lalu, namun belum begitu masif. Pada tahun ini, pihaknya bertekad untuk semakin meningkatkan implementasi sistem pembelajaran daring di seluruh Indonesia.

Menurutnya, penggunaan sistem daring diharapkan dapat mengatrol tingkat pertumbuhan Angka Paritisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi yang biasanya hanya tumbuh 0,5% per tahun menjadi setidaknya 2% setiap tahunnya. Dengan demikian, pada 2019 nanti tingkat APK masyarakat untuk masuk ke Perguruan Tinggi diproyeksikan dapat menyentuh angka 34%, dari posisi 2017 yang sebesar 31 % secara nasional.

Sebagai gambaran, tingkat APK Perguruan Tinggi Indonesia masih terbilang kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 37,2%, Thailand 51,2% dan Korea Selatan yang mencapai 92,8%.

Data Kemenristekdikti menyebut, saat ini terdapat total 4.550 Perguran Tinggi di tanah air baik negeri maupun swasta. Sementara APK masyarakat masuk ke Perguruan Tinggi hanya sebesar 31,1% dari penduduk rentang usia 19-23 tahun yang mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, Indonesia memilliki kebijakan politik untuk mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan, atau pada tahun ini mencapai sekitar Rp440 triliun. Namun, dia menilai dana sebesar itu belum efektif untuk mengantrol tingkat Human Index Capital Indonesia secara cepat.

“Diperlukan cara baru, pola pikir kita dalam memanfaatkan teknologi untuk pendidikan,” ujarnya. 


(Ant)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats